Selalu Jadi Bulan-bulanan LSM, Ini Solusi Pemprov Riau Terhadap Penambak Udang di Kawasan Hutan

Senin, 29 Maret 2021 12:06
Selalu Jadi Bulan-bulanan LSM, Ini Solusi Pemprov Riau Terhadap Penambak Udang di Kawasan Hutan
Petani keramba udang vaname.

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemprov Riau akui salah satu kendala yang dihadapi penambak udang vaname di Riau selalu jadi bulan-bulanan LSM, sebab tempat usaha mereka berada di dalam kawasan hutan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan [DKP] Provinsi Riau Herman Mahmud menyebut, pihaknya akan memfasilitasi pelaku usaha tambah udang vaname yang mengalami kendala itu.

“Pelaku usaha tambak udang selama jadi bulan-bulanan LSM, karena mereka [petambak] berusaha di kawasan hutan. Makanya kita coba fasilitasi memfasilitasi persoalan ini,” katanya, Minggu 28 Maret 2021.

Herman mengatakan, setelah pihaknya mendapat keterangan dari Dinas LHK Riau, ternyata kawasan hutan dimanfaatkan pelaku usaha tambak udang dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Baca: Riau Klaim Luas Perhutanan Sosial Sudah 124 Ribu Hektar Lebih

“Setelah kita mendengar langsung dari pihak DLHK pelaku usaha tambak boleh memanfaatkan kawasan hutan dengan bekerjasama dengan UPT Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) setempat,” terangnya.

Dengan adanya kepastian berusaha bagi pelaku usaha tambak udang di Bengkalis, pihaknya berharap mereka tidak ragu-ragu lagi dalam mengembangkan usahanya.

“Apalagi sekarang kita sedang mendorong agar produksi udang vaname di Riau tinggi, dan pelaku usaha tidak lagi gamang dalam berusaha,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala UPT KPH Bengkalis Pulau DLHK Riau, Agus Rianto mengaku, sebenarnya pihaknya sudah memfasilitasi pelaku usaha tambak udang dengan Kepala DLHK Riau pada September 2020 lalu.

Karena pihaknya menilai ada slot kerjasama yang membuat kegiatan pelaku usaha tambak udang di kawasan hutan menjadi legal, dengan kerjasama dengan KPH.

“Tapi kita tunggung sampai akhir tahun tidak ada jawaban. Kemudian pada Januari 2021 saya coba temui ketua asosiasi pelaku penambak udang, dan mereka mengatakan ada kendala dalam pola kerjasama yang kita tawarkan,” katanya. (bpc2)