Ini Pernyataan Gubernur Syamsuar Soal Konflik SDA dan Karhutla Antara Perusahaan dan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2020 01:31
Ini Pernyataan Gubernur Syamsuar Soal Konflik SDA dan Karhutla Antara Perusahaan dan Masyarakat
Penebangan hutan alam untuk ditanami akasia oleh salah satu korporasi HTI di Dumai, Riau. (Melba/Bertuahpos)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU Konflik SDA (Sumber Daya Alam) sudah menjadi masalah klasik di Provinsi Riau. Persoalan seperti ini cenderung terjadi dengan membenturkan antara masyarakat-perusahaan.

Gubernur Riau Syamsuar mengingatkan bahwa menyelesaikan masalah ini menjadi pekerjaan rumah. Tidak hanya bagi pemerintah provinsi dan kabupaten, tapi juga pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya di Riau.

Advertisement

“Kerja sama antara perusahaan dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan harus terjalin dengan baik dan dipertahankan. Adanya upaya untuk mencegah terjadinya konflik dan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Dia mengatakan, ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan sebagaimana arahan Presiden Joko widodo. Pemerintah mewanti-wanti konflik SDA antara perusahaan dan masyarakat berpotensi akan menimbulkan masalah lain, seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Baca: Daerah Diminta Siap-siap Hadapi Karhutla

Syamsuar menjelaskan, bahwa Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bersama seluruh elemen masyarakat sudah sepatutnya untuk bersinergi melakukan upaya-upaya pengelolaan dan sumber daya dan kawasan hutan secara berkelanjutan.

Kerjasama ini, kata dia, perlu dibangun agar kebutuhan kawasan hutan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan. Pemerintah hanya ingin semua itu berdampak secara nyata, bukan hanya sebatas wacana.

Menurut Syamsuar — upaya strategis bicara diciptakan — salah satunya dengan cara memberikan perlindungan kawasan hutan — memperkuat kelembagaan pengelolaan kawasan hutan sampai di tingkat resort. 

Salah satu solusi yang ditawarkan, mengoptimalkan rentan kendali. Caranya dengan program dan pengelolaan sumber daya hutan yang efektif dan tepat sasaran sesuai potensi dan permasalahan yang terjadi di tapal batas. (bpc2)