Jokowi Buka Peluang Hapus Pasal Karet UU ITE

Selasa, 16 Februari 2021 09:56
Jokowi Buka Peluang Hapus Pasal Karet UU ITE

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk merevisi pasal karet dalam UU ITE, jika memang aturan itu memicu ketidakadilan.

Menurut Jokowi hadirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk menjaga ruang digital yang sehat dan produktif. Namun, ia tidak ingin UU ITE justru menimbulkan rasa tidak adil dalam penerapannya.

Advertisement

“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif,” kata Jokowi lewat cuitannya dalam akun @jokowi di Twitter, Selasa, 16 Februari 2021.

Jokowi mengatakan jika memang implementasi UU ITE menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. “Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi "Ogah" Pulangkan WNI Eks ISIS ke Tanah Air

Baca: Kontraktor Bank Riau Kepri Kembalikan Uang Hasil Korupsi, Kejati Beri Sinyal Ini…

Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 15 Februari 2021, Jokowi juga sudah meminta Polri untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan UU ITE, dan meminta Polri lebih teliti dalam mengkaji pasal-pasal karet di undang-undang itu.

Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merumuskan aturan penafsiran UU ITE. Ia berharap, penafsiran itu dapat mencegah dampak buruk dari pasal-pasal karet dalam beleid tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pihak kembali mengkritik UU ITE dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, Jokowi sempat meminta warga mengkritik pemerintah saat banyak orang dijerat pasal UU tersebut.

BACA JUGA:  Jokowi Serahkan ke Komnas HAM, Fadli Zon Ingin TGPF Dibentuk

Bahkan, salah satu kritik datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa terjerat hukum. (bpc2)

Berita Terkini

Selasa, 02 Maret 2021 11:51

Siang Ini 10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Mendarat di Soetta

Sejauh ini belum ada informasi resmi dari KPCPEN mengenai berapa jumlah dosis vaksin.

Selasa, 02 Maret 2021 11:30

Unggah Foto Jokowi Bersama Cucu, Ibu Korban Semanggi I Teringat Kebahagian Bersama Sang Anak

Anaknya ditembak aparat di halaman kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Selasa, 02 Maret 2021 11:21

Fokus Pemadaman Karhutla Diarahkan ke Rohil dan Bengkalis

Intensitas titik api di kedua daerah itu sangat tinggi.

Selasa, 02 Maret 2021 10:56

Kenapa Harga BRIS Cenderung Melandai Setelah Dimerger?

Harga BRIS diperkirakan akan menanjak naik setelah kepemilikan saham publik ditambah.

Selasa, 02 Maret 2021 10:36

MUI Minta Perpres Miras Dicabut, Bertentangan dengan Fatwa

MUI secara tejas menolak Perpres investasi miras.

Selasa, 02 Maret 2021 10:17

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Bintan, Sejumlah Dokumen Diangkut

KPK boyong dokumen pendukung yang berkaitan dengan dugaan korupsi cukai.

Selasa, 02 Maret 2021 09:49

Pemerintah Butuh 1,3 Juta ASN di 2021, Sejuta Diantaranya Guru

Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah membutuhkan 1,3 Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2021 ini

Selasa, 02 Maret 2021 08:45

MUI Riau: Investasi Miras akan Jadi Dosa Jariyah

“Dan ini adalah dosa jariyah bagi pemimpin yang melegalkannya, walaupun nanti pemimpin itu sudah tiada”

Selasa, 02 Maret 2021 07:32

Gempa 5,1 Magnitudo Guncang Bengkulu Pagi Ini

Gempa dengan skala 5,1 magnitudo mengguncang Bengkulu pagi ini

Selasa, 02 Maret 2021 06:01

Pesan Zainuddin MZ Soal Mabok-Mabokan: yang Mampus Bukan Elo Doang, Monyong!

Tapi judi, mabok, zina.. maksiat mas
Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya
Allah marah…