BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Riau menyoroti transparansi dalam mekanisme penunjukan jabatan komisaris dan direksi di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)—PT SPR dan PIR—sebagai masalah utama munculnya polemik ini, hingga membuat banyak pihak mempertanyakan hasil seleksi Pansel itu.
Koordinator FITRA Riau Triono Hadi mengatakan, asas transparansi idealnya harus ada di setiap lini kebijakan pemerintah, termasuk dalam penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh BUMD Riau yang dilakukan untuk PIR dan SPR sebagai lembaga eks non struktural pemerintah.
“Prinsip keterbukaan itu menjadi penting dilakukan oleh pemerintah, baik pengelolaan, masalah-masalah di dalamnya, hasil evaluasi, termasuk penempatan orang-orang,” ujarnya saat dihubungi Bertuahpos.com, Jumat, 29 Januari 2021.
“Kalau kita mengacu pada UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seperti itu. Intinya siapa orang yang ditempatkan (di dalam direksi BUMD) dan apa pertimbangannya, sehingga hasilnya tidak menimbulkan polemik dalam penunjukan komisaris dan direksi BUMD itu,” jelasnya.
Triono juga menyinggung soal penunjukkan Kepala Biro Ekonomi dan SDA Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Jonli, sebagai komisaris di BUMD tersebut.
Meskipun dalam aturan membolehkan penempatan jajaran pemerintah di internal BUMD sebagai pengawasan, namun tetap harus mengacu pada asas transparansi dan wajib dijelaskan ke publik.
“Saya tidak menyebut jajaran direksi yang telah ditetapkan dari hasil Pansel itu tidak punya kecapan, hanya saja saya, sebagai publik, tidak tahu sejauh mana mereka punya kecakapan. Itu yang seharusnya dilakukan secara transparan dan disampaikan ke publik,” ungka Triono Hadi.
Menurutnya, dalam asas transparansi sudah jelas bahwa sistem perekrutan yang baik harus dilakukan secara terbuka. Dengan demikian ada ruang untuk berkompetisi. Pihak-pihak yang merasa memiliki kemampuan mumpuni dapat ruang untuk bersaing secara fair. “Dan itu (transparan) tidak susah, kok,” ungkapnya.
Dia kemudian menyarankan agar Gubernur Riau memiliki konsep terobosan jelas untuk membenahi BUMD Riau kedepan, sebab publik juga sudah mengetahui bahwa tidak semua BUMD Riau saat ini dalam kondisi yang sehat secara bisnis dan manajemen.
“Harusnya Pak Gubernur punya terobosan yang top cer lah. Kalau memang belum memiliki sumber daya yang mumpuni, ya jangan dipaksa lah. Karena setiap penempatan jabatan di BUMD itu punya tujuan. Makanya penting perekrutan secara terbuka dengan tenaga seleksi yang berkualitas,” sebutnya.
Apa yang terjadi saat ini, menurut Tirono Hadi, sangat menentukan kondisi BUMD Riau kedepan. Setidaknya, dalam konteks pandangan publik, bahwa badan usaha yang sehat, salah satunya sangat ditentukan oleh faktor SDM (direksi)
“Sekali lagi saya tekankan, saya tak mengatakan kalau orang ditunjuk saat ini tidak punya kecakapan, hanya saja, saya sebagai publik tidak tahu sejauh mana mereka punya kecakapan (dalam mengelola BUMD),” tegas Triono. (bpc2)
