BERTUAHPOS.COM, TEMBILAHAN– Salah satu bentuk langkah proteksi yang bisa dilakukan Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) untuk menyelamatkan lahan kelapa adalah melalui proses inventasi menyeluruh.
Diungkapkan Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Inhil, Hidayat Hamid, Selasa (16/09/2014) kemarin. Inventaris ini harus meliputi seluruh lahan kelapa di Inhil, termasuk status atau kondisi lahannya. Baik lahan yang mengalami kerusakan, baik yang sudah tua dan tidak produktif lagi maupun akibat intrusi air laut.
“Baru kemudian bisa dilakukan langkah konkrit bagi penyelamatan dan melindungi perkebunan kelapa petani ini,” tegas Dayat.
Jangan justru terjadi kontradiktif atas Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon Kelapa dengan massifnya ‘serangan’ perusahaan perkebunan kelapa sawit ke lahan petani. Seharusnya, Pemkab Inhil diharapkan melakukan proteksi terhadap lahan perkebunan petani dari kerja sama ‘tidak jelas’ dengan perusahaan sawit yang banyak masuk ke Inhil saat ini.
Langkah proteksi ini perlu dilakukan agar petani tak terjebak dan akhirnya dirugikan. Pemkab Inhil benar-benar meneliti legalitas dan pola kerja sama mereka dengan petani, jangan sampai merugikan.
“Legalitas dan pola kerja sama perusahaan sawit itu harus diteliti Pemkab Inhil melalui satker terkait. Jangan sampai petani yang tidak memahami bentuk kerja sama terjebak dan justru merugikan mereka serta menimbulkan konflik pertanahan nantinya,” tambahnya.
Apalagi, keberadaan perusahaan sawit saat ini sudah banyak memicu konflik dan protes dari petani. Bahkan ada yang menelan korban seperti yang terjadi di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung. Potensi konflik juga mulai mencuat di Kecamatan Mandah, Batang Tuaka dan Kuindra.
Padahal, sebelumnya Dewan juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar Pemkab Inhil mengevaluasi perizinan perkebunan sawit pada lokasi perkebunan masyarakat dengan dalih kerja sama itu.
“Diharapkan pemimpin Inhil saat ini melakukan perubahan yang lebih baik bagi nasib petani,” sebutnya. (ezy)