Pemprov Riau ingin melibatkan DPRD Riau dalam proses pemilihan direksi BUMD. Namun masih ragu. Kini dalam tahap konsultasi dengan Kemendagri
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar belakangan mewacanakan bahwa manajemen di Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di Riau, perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Orang-orang yang duduk di posisi direksi, harus mereka yang memprioritaskan keuntungan dari usaha dalam rangka membantu pemasukan daerah dari sisi pendapatan asli daerah atau PAD.
Pada Juli 2020 lalu, sudah 2 BUMD di Riau yang direksinya dirombak habis-habisan. Diantaranya untuk direksi BUMD PT PER dan PT PIR. Saat ini, Bank Riau Kepri, masih menunggu orang baru untuk menduduki posisi direksi. Syamsuar meyakini, cara-cara seperti ini dianggap salah satu langkah efektif, untuk mengembalikan fungsi BUMD sebagai perusahaan daerah yang berorientasi pada profit untuk PAD.
Masih dalam tahun ini, rencananya Riau akan melakukan fit and propertest terhadap beberapa BUMD untuk mendapatkan orang-orang yang mereka anggap berkompeten mengatur BUMD. Asisten II Setdaprov Riau Evarefita mengatakan Pemprov Riau kini sedang dalam tahap konsultasi dan meminta arahan Direktorat Jenderal (Ditjen) BUMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait proses seleksi jajaran direksi BUMD.
Lebih tepatnya, pemprov ingin pastikan lebih detil mengenai sistem penunjukkan Direksi dan Komisaris BUMD dengan melibatkan perangkat daerah lainnya, seperti mengikutsertakan para legislator di gedung DPRD Riau. “Surat permohonan itu sudah kita layangkan ke Dirjen BUMD, tinggal menunggu jadwal saja,”kata Eva akhir pekan lalu di Pekanbaru.
Eva memaparkan, pihaknya ingin mempertanyakan boleh atau tidaknya DPRD Riau ikut serta dalam proses seleksi jajaran Direksi dan Komisaris di BUMD. Karena itu, sebelum Tim Pansel seleksi Direksi dan Komut itu dibentuk, pihaknya ingin mendapatkan keterangan yang jelas soal aturan mainnya. Dalam aturannya memang disebutkan, yang boleh dilibatkan adalah para perangkat daerah. “Kami memaknai aturan itu, bahwa DPRD juga di situ (bagian dari perangkat daerah).”
Direksi BUMD Riau Perlu Dibenahi
Eva mengakui, saat ini Pemprov Riau memang sedang berupaya membenahi seluruh manajemen BUMD di Riau. Khususnya, BUMD yang memang dianggap tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, dan memperbaiki manajemen di tubuh BUMD dianggap salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan itu.
Sebelumnya, diklaim bahwa langkah-langkah pendukung sudah dilakukan. Seperti melakukan pemetaan terhadap potensi bisnis BUMD, terhadap tata kelola perusahaan secara menyeluruh, hingga rata-rata potensi pendapatan yang bisa dicapai dari setiap BUMD sesuai dengan segmen bisnisnya.
2 Dirut dan Komut BUMD yang Dicopot
Beberapa waktu lalu, Pemprov Riau sebagai pemegang saham dominan di PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), mencopot sejumlah jajaran direksi di 2 BUMD itu.
Pertama, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT PER, yang memutuskan mencopot Direktur Utama (Dirut) H Syamsul Bakri dan Direktur PT PER Rudi Alfian Umar.
Selanjutnya, hasil Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT Pengembangan Investasi Riau atau Riau Investmen Corp (PIR/RIC) memutuskan mencopot Komisaris Hazairin Hamid dan Direktur Utama (Dirut) Zulbakri Bakar. (bpc2)
