BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Rencana Pemprov Riau menetapkan di sepanjang Jalan Arifin Ahmad sebagai Zona Khas [Kuliner Halal, Aman dan Sehat] merupakan bagian dari pengembangan produk halal yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah.
Asisten II Setdaprov Riau Job Kurniawan didampingi Kepala Bapenda Provinsi Riau Syahrial Abdi menerangkan, pengembangan produk halal sebelumnya digagas oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS].
Awalnya, ada 3 titik yang masuk dalam daftar survei layak untuk ditetapkan sebagai Zona Khas. Adapun ketiga titik tersebut—selain Jalan Arifin Ahmad—yakni Jalan Sumatera, dan jalan lintas Pekanbaru-Bangkinang di sekitar Danau Bingkuang.
“Kan di situ banyak tu [jalan lintas Pekanbaru-Bangkinang] jualan kuliner khas oleh-oleh. Namun di kawasan Arifin Ahmad dianggap lebih cocok untuk dijadikan sebagai Zona Khas,” terangnya, Minggu, 12 Juni 2022.
Sementra untuk penganggarannya, di APBD tengah dipersiapkan dan sudah masuk dalam RPJMD. Namun untuk tahap awal ini, Pemprov Riau akan memanfaatkan sumber-sumber penganggaran yang ada dengan melibatkan berbagai lembaga, tidak hanya dari dinas dan OPD terkait, tapi juga dari BAZNAS, termasuk BBPOM di Pekanbaru.
“Kalau sumber anggaran dari pusat juga ada melalui 16 kementerian lembaga di bawah KNEKS. Sudah kami usahakan, dan sekarang masih menunggu,” kata Syahrial.
Dia menyebut, keterlibatan sejumlah lembaga dalam rangka untuk mewujudkan Zona Khas, akan berjalan sesuai dengan peran masing-masing.
“Misalnya BAZNAS, mereka mungkin bisa eksekusi untuk tempat-tempat kuliner yang sempat terhambat proses sertifikasi halalnya. Lalu dari BBPOM bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk izin kelayakan dan jaminan keamanan produknya.
Sementara itu, di Riau juga sudah dibentuk Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah [KDEKS] yang diketuai oleh Gubernur Riau Syamuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar sebagai Ketua Harian.
Di bawah kelembagaan ini lah nantinya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, industri halal, pariwisata halal, produk halal dan lainnya akan dikembangkan.
“Untuk kelembagaan KDEKS, Riau yang kedua terbentuk setelah Sumbar. SK-nya juga sudah dipersiapkan,” sebutnya.***
