BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Peneliti Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai ada maksud lain saat sejumlah elite partai politik (parpol) ingin Pemilu 2024 diundur.
Menurutnya, mereka yang ingin Pemilu 2024 diundur karena tidak percaya diri dengan mesin partai yang sedang mereka pimpin.
Di samping itu, rendahnya elektabilitas membuat mereka tidak yakin mampu berkompetisi dengan nama-nama tokoh yang cenderung memiliki elektabilitas tinggi, yang selama ini bertengger di lembaga survei mainstream.
Kalaupun parpol ini kemudian bersatu berada di skema koalisi, mereka masih rentan tergilas dinamika kekuasaan.
“Jika mereka salah posisi, mesin regenerasi kepemimpinan partai siap menyambut mereka di internal partainya masing-masing,” ucapnya kepada pikiran-rakyat.com, Minggu, 27 Februari 2022, seperti dikutip dari pikiranrakyat.
Umam begitu dirinya disapa menjelaskan bahwa wacana penundaan Pemilu ini mengandung ancaman yang bersifat strategis. Tidak hanya itu, aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin rentan dibajak koalisi kepentingan elite.
“Hanya dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden, aturan jadwal kepemiluan bisa berubah,” ujarnya.
Diketahui, secara terpisah, sejumlah elite parpol memberi usulan agar menunda Pemilu 2024 mendatang. Salah satu politisi yang mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024 tersebut adalah Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar.
Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024 dengan alasan Covid-19 serta momentum pemulihan ekonomi. Usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut menurutnya lantaran para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi banyak memberi masukan penting ihwal prospek ekonomi Indonesia pascapandemi.
Selain Wakil Ketua DPR tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng juga menyampaikan usulan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Zulkifli Hasan menuturkan, pihaknya setuju ihwal wacana menunda Pemilu 2024 lantaran telah menerima masukan dari masyarakat.
Sementara Melchias Markus Mekeng menyebut, perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal yang tabu lantaran menurutnya yang tak bisa diubah hanyalah kitab suci. “Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” ujarnya.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam, menilai usulan menunda Pemilu 2024 muncul lantaran terdapat partai politik yang belum siap berkompetisi.
“Secara kalkulasi politik praktis, sikap Ketua Umum PKB, Ketum Golkar, dan Ketum PAN ini sebenarnya merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024,” ucapnya, seperti dilaporkan Antara, Sabtu 26 Februari 2022.
“Wacana penundaan Pemilu ini mengandung ancaman yang bersifat strategis. Aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin rentan dibajak oleh koalisi kepentingan elite,” ujarnya. (bpc2)
