BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar mempertegas kepada setiap perusahaan di Riau agar tidak mengabaikan kondisi jalan-jalan rusak. Terutama terhadap jalan yang memang menjadi tanggung jalan perusahaan itu sendiri.
“Sering kami dapat keluhan dari masyarakat. Mereka minta supaya kami memperbaiki jalan di daerah mereka. Ternyata setelah dicek, status jalannya milik perusahaan,” ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan perusahaan Migas di Riau belum lama ini.
Dia meminta perusahaan sedikit lebih bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat di lingkungan sekitar operasional mereka. Bukan atas dasar pemerataan pembangunan semata, melainkan ada peran perusahaan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan infrastruktur antara desa, kabupaten dan provinsi.
Syamsuar mengakui, ada banyak keluhan masyarakat terkait kesenjangan infrastruktur di daerah terutama di desa-desa. Padahal mereka hidup berdampingan dengan perusahaan-perusahaan besar.
Dia tak ingin keberadaan perusahaan justru dianggap tidak membawa perubahan perbaikan sama sekali. Minimal dari sisi infrastruktur jalan di lingkungan sekitarnya perusahaan agar juga bisa dinikmati oleh masyarakat setempat.
“Kami mohon terhadap jalan milik perusahaan tolong diprioritaskan pembangunannya, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah kerja perusahaan itu dapat menikmati infrastruktur yang sudah dibangun,” kata Syamsuar.
Dia pun turut menjelaskan bahwa keberadaan jalan desa, jalan kabupaten, provinsi dan jalan nasional, berbeda status dengan jalan-jalan milik perusahaan. Pembangunan jalan-jalan tersebut memang bisa dimaksimalkan dengan memanfaatkan cukuran dana dari APBN. Namun tidak untuk jalan milik perusahaan, yang mada dalam ketentuannya tidak boleh dibangun dengan anggaran negara.
Dalam sebuah kunjungan ke salah satu desa di Riau, Syamsuar menyebut, dirinya sempat melintasi sebuah jalan dengan kondisi yang jauh dari kata layak. Lalu, terjadi dialog dengan beberapa warga di sana. Mereka memohon agar Pemprov Riau bisa membantu untuk memperbaiki jalan di lingkungan tempat mereka tinggal.
“Tapi setelah saya cek, statusnya itu jalan perusahaan. Artinya tak bisa dibangun dengan dana negara. Jadi tolong lah perusahaan memperhatikan hal-hal seperti ini untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur di daerah-daerah itu,” ucapnya. (bpc2)
