BERTUAHPOS.COM — Perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau penundaan Pemilu di 2024, dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap konstitusi. Pemberontakan itu justru dilakukan oleh Partai Politik, begitu pandangan dari ekonomi senior Rizal Ramli.
Dia mengatakan, diluar logika mengapa ada beberapa pihak tega mengusulkan dan menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Rizal Ramli saat mengkritik sejumlah partai politik atau parpol yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, penundaan pemilu membuat para elite parpol bisa mempertahankan jabatan baik di eksekutif dan legislatif yang kini mereka emban. “Perpanjangan jabatan tanpa pemilihan itu sangat inkonstitusional. Itu sebetulnya pemberontakan konstitusi. Kok tega-teganya, sih,” kata Rizal Ramli dikutip Senin, 28 Februari 2022, dari JPNN.
Dia juga menilai, bahwa langkah Parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 oleh elite politik, menandakan bahwa Parpol yang kini mendapat posisi, sangat tidak berpihak ke rakyat. Sebab, usulan disampaikan ketika rakyat dihantam naiknya harga beberapa kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga kedelai. “Tidak ada empati dengan kesulitan rakyat,” katanya.
Sebelumnya, beberapa elite parpol mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Isu tersebut berawal dari ucapan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.
Muhaimin memakai sisi ekonomi sebagai alasan sehingga menunda Pemilu 2024. Ia menyarankan agar pesta demokrasi bisa ditunda hingga dua tahun ke depan. Isu itu kemudian disambut positif Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kami memutuskan setuju pemilu diundur,” kata Ketua Umum PAN, Zulkifli pada Jumat, 25 Februari 2022. (bpc2)