Konsumsi Rumah Tangga Selamatkan Ekonomi Riau di Tengah Pandemi, Makanya Realisasi Bansos Harus Segera

Sabtu, 24 Juli 2021 11:35
Konsumsi Rumah Tangga Selamatkan Ekonomi Riau di Tengah Pandemi, Makanya Realisasi Bansos Harus Segera
Belanja di super market. (Melba/Bertuahpos)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Kontribusi dari konsumsi rumah tangga, sejauh ini telah berhasil menyelamatkan kondisi perekonomian di Riau di tengah gempuran pandemi Covid-19. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menyatakan hingga semester pertama 2021, realisasi belanja APBN di Provinsi Riau sebesar 52,04% dengan total realisasi Rp15,11 triliun dari pagu  Rp29,03 triliun

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Ismed Saputra mengatakan sejauh ini konsumsi rumah tangga dengan berbagai bantuan sosial telah  mampu menyelamatkan pertumbuhan, sedangkan  konsumsi  pemerintah dan belanja modal yang seharusnya juga bisa menjadi penopang, kini  belum maksimal untuk mendongkrak pembangunan karena realisasinya masih minim.

“Maka  kami perlu  mendorongnya dan hal ini sudah kami sampaikan kepada  Bapak Gubernur Riau, agar semua stakeholder menggesa  merealisasikan penggunaan APBN tersebut sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2021,” katanya.

Secara rinci, dari alokasi APBN 2021 di Riau sebesar Rp29,04 triliun, ada Rp8,20 triliun dialokasikan pada DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdiri dari 486 Satuan Kerja di seluruh Riau, dan sebesar Rp20,83 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Baca: Cara Pemprov Riau ‘Kebut’ APBD Riau 2021

Sampai dengan Juni 2021, realisasi belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2021 berjalan on track dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 40 % di semester I (akhir Triwulan II) yakni sebesar 44,68%. Namun, masih diperlukan perhatian khusus pada Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial yang masing-masing baru mencapai 35,37% dan 6,73%.

 Secara umum, dapat dikatakan bahwa kinerja Belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 atau 39,26%. Sedangkan secara kelembagaan, prosentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh satuan kerja lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun secara nilai realisasi dan pagu tertinggi masih didominasi oleh serapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

“Adapun program yang juga cukup mendominasi adalah serapan anggaran untuk Infrastruktur Konektivitas. Anggaran pada program ini digunakan untuk beberapa proyek strategis yang akan memberikan multiplier effect bagi Riau, antara lain pembangunan JDU SPAM Regional Durolis Provinsi Riau, preservasi Jalan Sei Akar Bagan Jaya, pembangunan jembatan Nilo,” jelasnya.

Sementara itu, prosentase serapan semester 1/2021 terhadap berdasarkan jenis belanja terhadap pagu, yakni untuk belanja Kementerian/Lembaga masih didominasi oleh Belanja Pegawai (55,23%), disusul Belanja Barang (39,90%) serta Belanja Modal (35,37%). Sedangkan untuk TKDD realisasi tertinggi terjadi pada Dana Bagi Hasil sebesar (76,3%), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (59,87%) dan Transfer Dana Alokasi Umum (53,03%). Khusus Belanja Modal, meski serapan Semester 1/2021 masih 35,37%.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 12,74 persen. Adapun faktor pendorongnya percepatan proses lelang untuk belanja modal konstruksi, percepatan penunjukan para pejabat pengelola keuangan, terealisasinya beberapa jenis belanja modal yang mengalami penundaan pada tahun 2020. Dengan realisasi belanja modal yang tinggi ini, pemerintah ingin menjaga momentum pembangunan infrastruktur maupun berbagai belanja di bidang investasi.

Dengan demikian realisasi belanja negara di wilayah Riau sebesar Rp15,11 T atau 52,04% dari pagu sebesar Rp29,03 triliun. Yaitu terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) di Riau sebesar Rp3,66 triliun atau 44,68% dari pagu Rp8,20 triliun. Sedangkan, realisasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp11,44 triliun, atau 54,94% dari pagu Rp20,83 triliun.

(bpc2)