BERTUAHPOS.COM — Pertumbuhan jumlah penduduk di China digenjot dengan dikeluarkannya kebijakan baru, bahwa setiap pasangan suami – istri di sana, diperbolehkan memiliki 3 anak.
Kebijakan baru ini diterapkan Pemerintah China yang ditujukan untuk menggenjot populasi penduduk. Menurut pemerintah, pertumbuhan populasi negara yang mencapai miliaran penduduk itu lambat, bahkan menunjukkan penurunan.
Itulah alasan utama mengapa pemerintah di Negeri Tirai Bambu itu memperbolehkan setiap pasangan punya 3 anak, dari sebelumnya hanya 2 anak, sama seperti di Indonesia.
Perubahan kebijakan itu ternyata disetujui Presiden China Xi Jin Ping. “Untuk lebih jauh mengoptimalkan kebijakan kelahiran, (China) akan menerapkan kebijakan satu pasangan dapat memiliki tiga anak,”demikian isi laporan Xinhua, seperti dikutip Reuters, Selasa, 1 Juni 2021.
Mengutip CNNIndonesia.com, pada awal April 2021, pemerintah mengeluarkan data statistik jumlah penduduk di China. Berdasarkan angka itu, terluhat ada perlambatan pertumbuhan selama 1 dekade terakhir sejak 1950. Jumlah populasi di China tercatat 1,41 miliar jiwa.
Data tersebut juga menunjukkan tingkat kesuburan hanya 1,3 anak-anak per wanita pada 2020. Angka itu setara dengan masyarakat yang menua di Italia dan Jepang.
“Langkah membangun yang akan membantu meningkatkan struktur populasi negara kita, melengkapi strategi negara untuk secara aktif mengatasi populasi yang menua dan mempertahankan manfaat, keuntungan sumber daya manusia,” kata Xi Jin Ping.
Sebelum kebijakan 2 dan 3 anak, China menerapkan kebijakan suami istri hanya boleh punya 1 anak guna menghentikan ledakan populasi.
Namun, pada 2016 kebijakan itu dihapus dan pemerintah membatasi pasutri hanya diizinkan memiliki 2 anak untuk menggenjot jumlah populasi karena banyak penduduk China yang sudah tua.
Namun, biaya hidup di kota – kota di China sangat tinggi, membuat penduduk tetap memilih membesarkan 1 anak. Bahkan ada banyak warga China tidak menikah dan jika menikah, enggan punya anak.
Laporan Reuters tak menyebut secara spesifik langkah yang mendukung kebijakan baru China. Biro Politik China juga menyatakan fase ini akan secara bertahap menunda usia pensiun, tetapi tak memberikan rinciannya. (bpc2)
