Soal Keraton Agung Sejagat, Aparat Cek Dugaan Makar

Selasa, 14 Januari 2020 15:00
Soal Keraton Agung Sejagat, Aparat Cek Dugaan Makar

BERTUAHPOS.COM – Aparat TNI di Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan pihak Polda di daerah itu terkait kebenaran informasi soal Keraton Agung Sejagat di Kabupaten Purworejo. Mereka mengklaim sebagai kerajaan penguasa penerus Majapahit.

Kodam juga akan melakukan kordinasi dengan Polda Jawa Tengah bila mendapati adanya pelanggaran hukum, termasuk kemungkinan adanya upaya mendirikan pemerintahan sendiri atau makar yang dilakukan Keraton Agung Sejagat.

“Kalau soal makar, kita belum sampai ke situ. Kan pastinya berkoordinasi dengan Polri yakni Polda Jawa Tengah. Kita cek semua dulu,” kata Kepala Staf Kodam IV Diponegoro, Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa seperti dikutip dari CNN Indonesia. 

Teguh menyatakan, TNI pun sudah mendapatkan semua informasi mengenai keberadaan Keraton Agung Sejagat. Tapi, sambungnya, itu tetap harus dilakukan pemeriksaan khusus terlebih dulu sebelum sampai pada kesimpulan tertentu.

Baca: Harimau Pemangsa di Inhil Diduga Inhabituasi

“Kami sudah menerima semua informasi, termasuk foto dan videonya. Kami akan cek dulu kebenarannya, untuk kemudian melakukan tindakan apa,” ujar Teguh Muji-Baca berita sebelumnya terkait informasi Keraton Agung Sejagat.

Secara terpisah, hari ini Polda Jawa Tengah telah mengirimkan tim yang dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Polisi Budi Haryanto ke Purworejo. Di sana, tim bakal melakukan pendalaman dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat dan menjadi bagian dari Keraton Agung Sejagat.

“Kita bentuk tim khusus dan hari ini berangkat ke Purworejo untuk melakukan pendalaman. Kita lihat ada motif apa di dalamnya, termasuk tentang aspek sejarah, aspek legalitas, aspek sosial, aspek kultural,” kata Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel di Semarang.

Budi mengatakan pihaknya akan meneliti apakah ada unsur makar atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diniatkan pendiri dan pengikut keraton tersebut. “Kalau perbuatan dan kegiatan tersebut bertujuan memisahkan diri dari NKRI kita jerat dengan pasal makar 106 KUHP,” ujar Budi. (bpc3)