BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau sejak awal sudah meyusun tim untuk melakukan infentarisasi masalah aset pemerintah. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Riau, Masperi mengaku bahwa sebanyak Rp 23,5 triliun aset daerah Provinsi Riau belum dilakukan pengelolaan secara baik, dan saat ini, masih ada sejumlah aset itu dikuasai oleh eks pejabat Pemprov Riau.
Kata Masperi, hasil audit Badan Pemeriksaan Keunagan (BPK) tahun 2015 lalu menemukan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki ases sebanyak Rp 23,5 triliun. Namun untuk menemukan angka tersebut, Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan infentalisir kembali.
Setelah tim itu dibentuk, Pemerintah Provinsi Riau menemukan bahwa diantara aset daerah, seperti mobil dinas dan rumah dinas, masih dikuasi oleh sejumlah eks pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Untuk di rumah dinas, masih ditemukan ada keluarga dan cucunya yang masih menempati rumah itu,” katanya, Kamis (21/01/2015). Dia menambahkan, dari hasil temuan itu, diakui bahwa untuk pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Riau selama ini memang belum tertata secara baik.
Selain persoalan rumah dinas, sejumlah mobil dinas Provinsi Riau juga masih banyak digunakan oleh pejabat lama. Namun dia enggan menyebutkna beraa rincian jumlah unit dan berapa total aset yang masih dikuasi oleh pejabat itu.
Langkah selanjutnya, kata Masperi, Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan pendekatan secara persuasif. Upaya ini untuk memberikan pemahaman bagaimana Pemerintah Provinsi Riau bisa melakukan penataan kembali masalah aset itu.
Jauh sebelum itu, Inspektorat Provinsi Riau telah menjelaskan bahwa sistem pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Riau masih buruk. Lembaga itu mencatat bahwa Pemerintah Provinsi Riau belum bisa melakukan pengelolaan aset secara profesional. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan masalah pengelolaan aset daerah di lembaga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.
Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Evandes Fajri mengatakan banyak SDM yang ditempatkan di bagian pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan porsi kerjanya. Dengan kata lain, masih tidak profesonal.
“Aset kita itu sekarang belum diurus secara provesional. Dibagian barang ditempatkan orang-orang yang tidak sesuai. Seolan seperti tempat buangan saja,” katanya. (Melba)
© 2013-2022