Inilah Sederet Infrastruktur di Riau yang Membutuhkan Perbaikan

Rabu, 12 Agustus 2020 11:35
Inilah Sederet Infrastruktur di Riau yang Membutuhkan Perbaikan
Jalan rusak. (Foto: Ilustrasi, Net)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar mengakui bahwa Riau sangat membutuhkan bantuan pusat untuk memperbaiki. Dia mengatakan, kekuatan anggaran daerah tidak mumpuni untuk melakukan upaya perbaikan infrastruktur secara keseluruhan.

“Apalagi ditengah COVID-19, dimana anggaran kita banyak dilakukan relokasi dan refokusing untuk penanganan wabah ini,” kata Syamsuar.

Advertisement

Dia kemudian membeberkan sederet persoalan infrastruktur di Riau yang membutuhkan perhatian pusat untuk perbaikan.

Diantaranya, tingkat kemantapan jalan nasional di Provinsi Riau tahun 2019 hanya 84,68%, lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kemantapan jalan nasional 94%.

Baca: Gubri: Tak Bisa Bedakan Mana Warga Kampar dan Pekanbaru, Kalau Dibiarkan Menjangkitkan Semua

Kemudian jalan provinsi di Provinsi Riau sepanjang 2.799,81 kilometer. Tingkat kemantapan Jalan Provinsi tahun 2019 sebesar 58,63% (masih dibawah rata-rata kemantapan jalan Provinsi secara nasional 68%). Kondisi jalan beraspal hanya 47,09%, jalan beton 15,45%.

Termasuklah rata-rata tingkat kemantapan jalan di kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebesar 54,24%, yang di bawah rata-rata kemantapan jalan kabupaten/kota secara nasional 57%.

Selain itu, ujar Syamsuar, Provinsi Riau berada di daerah pesisir sehingga memerlukan dermaga/pelabuhan. Saat ini, beberapa pelabuhan mengalami kerusakan seperti pelabuhan Mengkapan dan Tanjung Kapal.

Syamsuar juga menyebutkan, bahwa kondisi eksisting 3 pulau kecil terluar (Rupat, Bengkalis, dan Rangsang) mengalami keterbatasan akses dan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik). “Daerah itu juga dihadapkan pasa tingginya tingkat kemiskinan/keluarga prasejahtera, dan masalag abrasi dengan tingkat kekritisan tinggi sepanjang 167,22 kilometer,” sambungnya.

Selain itu, persoalan akses air minum layak tahun 2018 sebesar 77,34%, akses air minum perpipaan sebesar 5,05%, Akses layanan sanitasi (air limbah) layak sebesar 59,17%. “Masalah ini harus benar-benar ditanggapi serius. Oleh sebab itu kami meminta perhatian dari pemerintah pusat,” kata Syamsuar. (bpc2)