GMPS Duga Ada Kongkalikong Aparat dengan Oknum Terkait ODOL

Sabtu, 13 Februari 2021 18:30
GMPS Duga Ada Kongkalikong Aparat dengan Oknum Terkait ODOL

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gerakan Mahasiswa Pemuda Siak (GMPS) menduga ada kongkalikong antara aparat dengan oknum terkait maraknya kasus kendaraan Over Load Over Dimestion (ODOL), yang melanggar Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009.

“Tanggal 8 Februari lalu, Pengurus GMPS melakukan uudiensi bersama Kapolres Siak beserta jajarannya, menuntut agar Kapolres dapat merealisasikan UU No. 22 tahun 2009, PP No. 74 Tahun 2014, Permenhub No. 134 Tahun 2015, terkait kendaraan ODOL,” kata Ketua GMPS M Alhafiz dalam pesan resminya yang diterima Bertuahpos.com, Sabtu, 13 Februari 2021.

Advertisement

Dia menuturkan, pihaknya melihat secara langsung bagaimana maraknya angkutan barang dengan kendaraan yang melebihi kapasitas muatan.

Audiensi ini, sebut Alhafiz, atas dasar keresahan bersama dari Masyarakat, mahasiswa serta pemuda Siak, sebab dampak yang ditimbulkan dari kendaraan ODOL mengakibatkan infrastruktur jalan lebih cepat rusak, berpotensi kecelakaan, underspeed, pecah ban dan rem blong.

BACA JUGA:  Sikapi Kasus Covid-19 di Siak, Pemkab Siak Rakor Bersama Tim Gugus Riau

Baca: Nenas Moris Kampung Tanjung Kuras, Terbaik di Riau

“Kami mahasiswa dan pemuda Siak yang tergabung dalam GMPS berharap agar Kapolres mampu menerima aspirasi dan menindak lanjuti Oknum yang tidak mentaati peraturan,” ujarnya.

Jasa Akbar Selaku Pengurus GMPS menjabat sebagai Sekjen ikut serta angkat bicara terkait maraknya angkutan barang ODOL, GMPS akan terus mengkawal dan menyalurkan aspirasi berdasarkan regulasi yang ada.

“Saya menduga ada kongkalikong antara kepolisian dengan pihak terkait oknum ODOL. Kami berharap setelah audiensi ini aspirasi yang kami salurkan dapat direalisasikan, jika tidak kami akan melakukan tindakan lebih lanjut, tentu menyalurkan aspirasi ada tahapannya,” tuturnya.

Dia menambahkan, jika sudah dilakukan audiensi namun tidak ada perubahan pihaknya akan melakukan aksi massa berdasarkan UU Nomor: 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

BACA JUGA:  Bupati Alfedri Lantik Dua Anggota Bapekam di Kecamatan Dayun

“Karena banyak masyarakat yang merasa dirugikan akibat maraknya mobil angkutan ODOL,” ujar Jasa Akbar. (bpc2)

Berita Terkini

Rabu, 03 Maret 2021 16:05

Dikritik IPW, PSSI: Sepakbola Indonesia Harus Tetap Berjalan

Banyak orang yang menggantungkan rezeki di sektor sepakbola

Rabu, 03 Maret 2021 15:43

KPK Rencanakan Pertemuan Khusus Bahas Mangkraknya Pasar Cik Puan

Sembilan tahun mangkrak, Pasar Cik Puan disorotan KPK.

Rabu, 03 Maret 2021 15:32

Huawei Keluarkan Produk Mobil Pertama di April 2021, Seperti Apa Wujudnya?

BAIC Blue Valley dan Huawei telah sepakat bekerja sama meluncurkan ARCFOX HBT.

Rabu, 03 Maret 2021 14:31

Smartphone Ini Harganya Murah, Spesifikasi Tinggi

Motorola meluncurkan moto e7i terbaru. Harganya tergolong murah.

Rabu, 03 Maret 2021 13:30

Industri Jasa Konstruksi di Riau Diminta Bersaing Secara Sehat

Industri jasa konstruksi berperan menciptakan iklim ekonomi daerah yang baik.

Rabu, 03 Maret 2021 13:01

Muhammadiyah Minta Pemerintah Lebih Sensitif Nilai Agama dalam Mengambil Kebijakan

Muhammadiyah meminta pemerintah lebih sensitif dengan masalah ahklak, norma sosial, dan nilai-nilai agama

Rabu, 03 Maret 2021 12:30

Gelagat Golkar dan NasDem Berkoalisi, Ini Komentar PDIP

Gelagat koalisi sudah ditunjukkan oleh Partai Golkar dan NasDem sebagai langkah persiapan untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Rabu, 03 Maret 2021 12:01

Perhatikan Lagi, Ini Lima Level Kekhusu’an Shalat Menurut Ustadz Khalid Basalamah

Dari takbir hingga salam, hanya mengkhayal, jadi tak ada pahala di shalatnya

Rabu, 03 Maret 2021 11:39

Penggunaan QRIS di Riau Tembus 118 Ribu Marchent

QRIS yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sejauh ini sudah berjalan di semua perbankan.

Rabu, 03 Maret 2021 11:01

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Alergi Kritik

Selama kritikan tersebut rasional