BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Insiden Bupati dan Wakil Bupati Rohil bertengkar di depan publik mendapat sorotan serius dari masyarakat.
Masyarakat menilai, ini tindakan memalukan. Menurut pengamat publik, hal ini adalah pelanggaran etika serius, yang membuktikan terjadinya krisis etika pemimpin di daerah itu.
Aksi pertengkaran Bupati Rohil, Afrizal Sintong dengan Wakil Bupati Rohil, Sulaiman, justru terjadi di saat keduanya menghadiri acara pelantikan penghulu di Kecamatan Pekaitan pada Kamis, 1 Februari 2023.
“Adegan laga” ini bahkan direkam oleh banyak kamera, dan tersebar di sosial media dan grup WhatsApp. “Sangat memalukan,” kata Abdi, salah seorang warga di Pekanbaru saat mengamati video itu di layar smartphone-nya.
“Ini adalah masalah pelanggaran etika yang serius. Mereka terlibat dalam perkelahian terbuka. Publik jadi khawatir, bahwa ‘benar pimpin kita di daerah krisis etika’.”
Krisis Etika dan Pelanggaran Etika Serius
Pengamat publik, M Rawa El Amadi, memperingatkan adanya perilaku yang tak patut dari pejabat publik dalam sebuah kejadian kontroversial ini.
Keduanya bahkan tak segan memperlihatkan wajah marah mereka, saling dorong, hingga dilerai oleh banyak orang di muka umum. Parahnya, perkelahian dipicu oleh sentimen masing-masing atas persoalan pribadi yang berkaitan dengan jabatan masing-masing.
“Menurut saya, ini adalah masalah pelanggaran etika yang serius. Mereka terlibat dalam perkelahian terbuka. Publik jadi khawatir, bahwa ‘benar pimpin kita di daerah krisis etika’,” jelasnya.
Perkelahian antara Bupati dan Wakil Bupati Rohil yang dipertontonkan, sangat tak pantas. Mereka bertindak seperti preman pasar. Ini jelas mencoreng citra kepala daerah sebagai pemimpin, dan meninggalkan citra buruk itu ke daerah dan masyarakatnya dalam sudut pandang sosial.
“Bagaimana bisa seorang Bupati dan Wakil Bupati, mereka adalah pejabat publik yang seharusnya jadi contoh dan berperan dalam mengayomi, serta harmonisasi masyarakat, justru berkelahi di muka umum? Ini sungguh merugikan,” tuturnya.
Menurut Rawa, seharusnya pejabat tinggi negara seperti Bupati dan Wakil Bupati dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan kepala dingin di meja kerja. Namun justru itu tidak terjadi dalam persoalan antara Bupati dan Wakil Bupati Rohil.
Dari insiden ini, perlu ada tindakan tegas dari pihak berwenang dan meminta klarifikasi apa yang jadi penyebab pertikaian itu.
Kejadian ini juga menjadi langkah untuk merefleksikan perlunya pengembangan etika kepemimpinan bagi pejabat publik, agar kepercayaan masyarakat dapat dipertahankan.***
