BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Gubernur Riau Syamsuar sejak awal sudah menyatakan bahwa masalah perbaikan infrastruktur jalan di Riau tak akan mungkin terselesaikan jika hanya mengandalkan APBD daerah. Sebab itu dia mengklaim Pemprov Riau terus berupaya menarik anggaran pusat untuk mengatasi persoalan ini.
Berdasarkan pengalaman tinjauan lapangan di beberapa daerah di Riau, hampir seluruh kabupaten/kota di Riau mengalami masalah dengan infrastruktur jalan. Terutama daerah-daerah yang berada di wilayah pesisir di Riau. Seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti, Inhil, Bengkalis, Rokan Hilir terutama di pulau-pulau terluar yang masih masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Riau.
Namun pada dasarnya, kondisi yang sama juga terjadi di daerah-daerah Riau daratan, seperti di Kampar, Kuansing, Rokan Hulu, dan Inhu. Secara umum infrastruktur jalan yang belum memadai terjadi di wilayah-wilayah pemukiman pedalaman yang jauh dari pusat kota atau pusat kecamatan.
Dalam suatu kesempatan, Syamsuar pernah menjelaskan secara data mengenai kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Riau. Sederet persoalan infrastruktur di Riau yang membutuhkan perhatian pusat untuk perbaikan
Menurutnya, berdasarkan data tahun 2019, tingkat kemantapan jalan nasional di Provinsi Riau tahun 2019 hanya 84,68%, lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kemantapan jalan nasional 94%.
Kemudian jalan provinsi di Provinsi Riau sepanjang 2.799,81 kilometer. Tingkat kemantapan Jalan Provinsi tahun 2019 sebesar 58,63% (masih dibawah rata-rata kemantapan jalan Provinsi secara nasional 68%). Kondisi jalan beraspal hanya 47,09%, jalan beton 15,45%.
Termasuklah rata-rata tingkat kemantapan jalan di kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebesar 54,24%, yang di bawah rata-rata kemantapan jalan kabupaten/kota secara nasional 57%.
Selain itu, Provinsi Riau berada di daerah pesisir sehingga memerlukan dermaga/pelabuhan. Saat ini, beberapa pelabuhan mengalami kerusakan seperti pelabuhan Mengkapan dan Tanjung Kapal.
Syamsuar juga menyebutkan, bahwa kondisi eksisting 3 pulau kecil terluar (Rupat, Bengkalis, dan Rangsang) mengalami keterbatasan akses dan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik). “Daerah itu juga dihadapkan pada tingginya tingkat kemiskinan/keluarga prasejahtera, dan masalah abrasi dengan tingkat kekritisan tinggi sepanjang 167,22 kilometer,” kata Syamsuar.
Selain itu, persoalan akses air minum layak tahun 2018 sebesar 77,34%, akses air minum perpipaan sebesar 5,05%, Akses layanan sanitasi (air limbah) layak sebesar 59,17%. “Masalah ini harus benar-benar ditanggapi serius. Oleh sebab itu kami meminta perhatian dari pemerintah pusat,” kata Syamsuar. (bpc2)
