BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pernyatan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketum PDI-P Megawati soal ‘rakyat Sumatera Barat dan pancasilais’ mendapat respon serius dari tokoh masyarakat Minang di Riau, Prof Dr Alaidin Koto. Dia melihat, pernyatan terlalu tendensius dan sudah masuk dalam SARA.
Sebelumnya Puan Maharani mengatakan agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung keberadaan negara Pancasila, saat PDI-P mengumumkan dukungannya untuk pasangan Ir Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni, pada Rabu, 2 September 2020 lalu. Pada acara sama, Ketum PDIP Megawati Soekarno juga mengaku heran mengapa masyarakat Sumbar enggan memilih orang-orang yang diusung PDIP dalam beberapa Pemilu.
“Kalau kita mau melihat sejarah, Soekarno ketika itu mengemukakan ide dari seorang kawan untuk dasar negara adalah Pancasila. Kawan yang membisikkan ide kepada Soekarno itu adalah M Yamin, dan itu orang Minang asli. Saya rasa elit politik (PDI-P) tolong pelajari sejarah dengan benar,” ungkapnya saat dihubungi Bertuahpos.com, Jumat, 4 September 2020.
Menurut Prof Dr Alaidin Koto, orang Minang tidak perlu diajari soal Pancasila. Sebab Pancasila sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari orang Minang. Paling dasar dari kehidupan orang Minang adalah ketuhanan dan sangat taat. Sementara berkeadilan dan beradab, menjadi dasar kehidupan dalam bermasyarakat dan sudah ditanamkan sejak kecil, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
“Apalagi dalam soal kehidupan berdemokrasi. Nurcholish Madjid — tokoh pemikir Indonesia — pernah mengatakan, bahwa demokrasi itu tak ada di Indonesia kecuali di Minangkabau. Sila keempat dalam Pancasila itu, murni diangkat dari sistem kehidupan masyarakat Minang. Jadi orang Minang itu tak perlu diajari lagi soal Pancasila, karena Pancasila itu dari Minang, kok,” ungkapnya.
Dia mengatakan, jika orang berbicara seperti itu — seperti diungkapkan oleh Puan Maharani dan Megawati — sama saja dengan orang yang tidak mengerti sejarah. Dia meminta kepada elit politik tidak serampangan melempar pernyataan. Hal-hal seperti ini sangat berpotensi menjadi fitnah.
Tokoh Minang Riau ini mengungkapkan, salah satu prinsip dasar orang Minang, ‘Raja Adil Raja disembah, Raja Zalim Raja disanggah.’ Prinsip ini sudah jelas menggambarkan bahwa orang Minang memiliki darah kritis terhadap pemimpin dan itu bagian dari demokrasi di Indonesia.
“Orang minang itu demokratis dan egaliter (setara). Kalau mau belajar bagaimana ber-Pancasila, silahkan belajar ke Minangkabau.”
Dia sepakat, bahwa apa yang diucapkan oleh Puan Maharani dan Megawati sangat berpotensi memecah belah rakyat.
Hal-hal semacam ini merupakan seharusnya tidak diungkapkan oleh elit politik kalau memang keberadaan Partai Politik punya tujuan untuk mempersatu rakyat dan bangsa ini.
“Apa benar begitu ucapan Puan Maharani? Kalau memang benar, maka amat sangat disayangkan. Kalau mau belajar bagaimana cara mengamalkan Pancasila, datanglah ke daerah Minangkabau,” ungkapnya. (bpc2)
