Direktur Eksekutif MDI: Polarisasi Politik Bikin Demokrasi Terkonsolidasi Sulit Terwujud

Sabtu, 08 Agustus 2020 16:43
Direktur Eksekutif MDI: Polarisasi Politik Bikin Demokrasi Terkonsolidasi Sulit Terwujud
Direktur Eksekutif MDI Romaito Azhar saat penyerangan kenang-kenangan kepada Kapolda Riau Injen Pol Agung Setya Imam Effendi.

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Direktur Eksekutif Milenial Demokrasi Institute (MDI) Romaito Azhar menilai proses transisi demokrasi di Indonesia jalan di tempat.

“Salah satu pemicunya yaitu tajamnya polarisasi antara 2 kubu pendukung calon presiden pada Pilpres 2019 lalu,” katanya, Sabtu, 08 Agustus 2020 di Pekanbaru.

Advertisement

Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) mengangkat tema; Memperkokoh Demokrasi: Pemuda Penjaga Demokrasi, Azhar menilai situasi makin diperparah dengan sebaran berita hoaks. Hal itu justru terjadi antara kedua kelompok, bahkan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia pasca-pemilu.

Polarisasi politik telah membuat rakyat tidak lagi bersatu dalam memilih pemimpin dan jalannya demokrasi tak lagi sesuai dengan kaidah-kaidah berlaku.

Baca: KPU Riau: Warga Jangan Khawatir, Petugas Coklit Dilengkapi APD

Polarisasi politik menyebabkan masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu, maka perlu kedewasaan masyarakat dan pemudanya dalam mengatasi polarisasi politik demi terjaganya perdamaian dan keamanan,” kata Azhar.

Lebih lanjut Azhar memaparkan, pertikaian politik ideologi antara Amerika dan China bisa berdampak buruk terhadap Indonesia jika tidak ada upaya antisipasi. Terlebih belakangan ini munculnya gerakan Black Lives Matter di Amerika, menentang diskriminasi terhadap kelompok minoritas. 

Jika polarisasi di Indonesia dibiarkan, Azhar khawatir munculnya ancaman terhadap keamanan dan akan sulit terwujudnya demokrasi yang terkonsiliasi. Selain itu, gerakan eksrimisme juga menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan negara.

Untuk itu, pemuda harus berperan dalam mengatasi problematika politik dan demokrasi dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi. Ini menjadi krusial terlebih dalam menghadapi Piljada serentak pada September 2020 mendatang. 

“Untuk pemuda dan masyarakat sipil perlu mengubah perilaku memilih menjadi lebih rasional yaitu memilih berdasarkan apa misi kandidat kepala daerah itu dan prestasinya, bukan berdasarkan kekerabatan semata,” katanya.

Wasekjen PB HMI bidang Hubungan Internasional ini juga menekankan, bahwa Milenial Demokrasi Institute adalah lembaga yang bergerak mendukung demokrasi sebagai solusi atas problema demokrasi. 

“Saatnya pemuda di Riau mengambil peran dalam gerakan mempertahankan identitas Pancasila melaui demokrasi sebagai asas negara,” ujar Azhar. 

Perlu Masuk ke Sistem

Sementara itu, anggota DPD RI Edwin Pratama Putra mengajak pemuda berani berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menurutnya kontestasi politik saat ini masih didominasi generasi tua.

“Kita harus masuk ke sistem dan mengubahnya. Kita harus bis jadi sparing partene orang-orang di dalamnya,” kata Edwin.

Untuk diketahui, grub diskusi ini juga dihadiri oleh Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, anggota DPD RI Edwin Pratama Putra, dan Kadispora Riau Bobby Rachmat, di Hotel Premiere Pekanbaru, pada Jumat, 07 Agustus 2020 lalu. (bpc2)