BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Amien Rais meminta kepada kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar membatalkan rencananya untuk membentuk Pam Swakarsa. Sebab, konsep secara konsep yang ditawarkan masih belum jelas.
Permintaan itu diungkapkan Amien Rais di akun Youtube miliknya, Amien Rais Official Kamis malam, 28 Januari 2021. Menurutnya keberadaan Pam Swakarsa akan lebih banyak menimbul mudharat ketimbang manfaat. “Dibatalkan saja Pak Kapolri, juga Pak Jokowi, batalkan saja. Lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” katanya.
Inisiator Partai Ummat ini mengatakan bahwa keberadaan Pam Swakarsa berpotensi menimbulkan beberapa risiko, apalagi jika tidak didasari dengan konsep kehati-hatian. “Malah, dirinya khawatir, Pam Swakarsa justru berpotensi memunculkan pelanggaran HAM,” kata Amien Rais.
“Kemungkinan, Pam Swakarsa kalau ada betul-betul dari Papua, Papua barat, sampai ke Aceh, di mana-mana ada Pam Swakarsa, itu kalau sampai kesusupan orang-orang yang mungkin tidak seperti dimaksudkan kita semua bisa-bisa nanti ada yang enteng tangannya dan melakukan pelanggaran HAM berat, sampai mengorbankan nyawa dan lain-lain atas nama keamanan, atas nama sebagainya,” ujarnya.
Dia mengatakan, institusi Kepolisian Republik Indonesia sejatinya adalah lembaga sipil dengan tugas menjaga keamanan nasional. Hal ini menurutnya, tentu saja berbeda dengan fungsi TNi yang mengemban amanah untuk menjaga pertahanan nasional.
Dalam pandangan Amien Rais, jika polisi pakai S.W.A.T (special weapons and tactics) dari militer maka hal tersebut merupakan sebuah anomali politik yang tidak masuk akal. Dia juga mewanti-wanti Pam Swakarya nantinya tidak menimbulkan proxy killing. ‘(Proxy killing) yang dimaksud adalah orang sipil sama-sama membunuh sipil).’
“Nanti yang mengendalikan siapa? Itu oknum Polri yang bertanggung jawab, karena itu, tolong ini masalah proxy killing di dalam kenyataan harus dibahas oleh para ahli, ini berbahaya,” ungkapnya.
Amien Rais mengusulkan agar Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo melakukan survei obkjektif soal keberadaan Pam Swakarsa. Dia juga menyarankan agar DPR tidak diam untuk berbicara mengenai persoalan ini. (bpc2)
