BERTUAHPOS.COM — Pemerintah Indonesia didesak agar segera mengambil sikap terhadap situasi genting di Palestina saat ini. Aksi tak berprikemanusiaan yang dilakukan Israel sejauh ini belum ‘mengetuk hati’ pemerintah RI.
Desakan ini datang dari DPR RI, agar pemerintah Indonesia dengan sekuat tenaga mendorong PBB menerjunkan pasukan perdamaian untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas antara Israel dan Palestina.
Kondisi Palestina semakin genting setelah insiden bentrokan yang terjadi di Kompleks Masjid Al Aqsa beberapa waktu lalu.
“Jika tensi konflik antara Israel dan Palestina yang semakin menguat, ini akan menyebabkan situasi semakin tidak terkendali dan bisa mengarah kepada perang terbuka,” tutur Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, dikutip Sabtu, 15 Mei 2021.
Menurut pandangannya, rasa khawatir itu mungkin saja terjadi jika negara-negara yang katanya menjunjung tinggi perdamaian hanya sebatas berslogan, kemudian menutup mata saat Israel membabi buta membombardir Palestina.
“Jika ini terjadi, maka bisa dipastikan akan semakin banyak jatuh korban dari kalangan warga sipil. Sebagaimana saat agresi militer Israel ke wilayah Gaza pada tahun 2014, menewaskan 2.251 warga Palestina,” ungkapnya.
Atas dasar hal tersebut, Sukamta mengaku pihaknya mendesak Pemerintah Indonesia untuk sekuat tenaga bisa mendorong PBB menerjunkan pasukan perdamaian untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas antara Israel dan Palestina.
Menurutnya penempatan pasukan perdamaian di beberapa negara yang alami konflik selama ini terbukti berhasil menurunkan eskalasi konflik.
“Usulan ini memang terasa agak sulit diwujudkan, karena setiap rencana keputusan DK PBB bahkan yang sekedar berbentuk pernyataan mengutuk kejahatan perang Israel selalu ditentang oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap.”
“Tetapi saya harap setiap usaha guna mencegah meluasnya kekerasan dan konflik harus tetap diupayakan dengan sekuat tenaga. Pemerintah RI bisa mendorong usulan penerjunan pasukan perdamaian di wilayah konflik Israel-Palestina ini melalui sidang darurat OKI maupun PBB,” ujar politikus PKS itu. (bpc2)
