BERTUAHPOS.COM — Pemerintah Indonesia memalui Duta Besar Indonesia untuk Myanmar memfasilitasi pemulangan warga negara Indonesia ke Tanah Air, menyusul situasi yang semakin tak terkendali akibat kudeta militer yang terjadi di negara itu.
Dampak dari kudeta militer terhadap pemerintah Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditangkap dalam kudeta militer Tatmadaw yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing. Tatmadaw berdalih kudeta dilakukan untuk menjaga amanat Undang-Undang Dasar 2008 dan sengketa hasil pemilihan umum.
Kudeta militer dan aksi protes yang meluas di Myanmar memicu kekhawatiran warga Indonesia (WNI) yang berada di sana. Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Iza Fadri mengatakan pihaknya akan memfasilitas WNI yang berencana pulang di tengah kondisi yang kian memanas.
Iza mengatakan pihak kedutaan akan mengupayakan fasilitas pesawat bagi WNI yang berencana pulang ke Indonesia. “Kita juga mengimbau kepada mereka untuk mencermati situasi dan kalau memang ingin kembali [pulang], pesawat masih ada. Jadi kita mengupayakan bagi mereka yang ingin kembali,” kata Iza ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin, 15 Februari 2021.
Iza tak menampik jika aksi demo yang kian meluas di Myanmar bisa menjadi ancaman bagi WNI di sana. Untuk itu, ia menyarankan agar WNI yang terdampak kudeta untuk mengevakuasi diri kembali ke Indonesia.
“Kalau mereka (WNI) tidak bekerja lagi atau perusahaannya tidak ada aktivitas, dan kita ngga tahu bagaimana ekonominya dan mereka mengevaluasi dirinya untuk pulang ke Indonesia, kalau itu terjadi ke mereka,” tambahnya.
Iza mengimbau WNI di Myanmar untuk tetap tenang, tidak terlibat dalam aksi protes, mematuhi aturan yang berlaku, dan mencermati situasi serta berkomunikasi dengan pihak KBRI.
“Saya meminta mereka melakukan kluster-kluster yang terkomunikasi secara paralel ke KBRI dan itu sudah dilakukan dan contoh saat ini kita sudah mendata seluruh WNI dengan klaster-klasternya,” katanya.
Kendati demikian, Iza mengatakan jika saat ini aksi protes anti-kudeta sudah mulai mereda. Akses internet yang sempat diblokir pun berangsur-ungsur mulai pulih, kendati masih ada gangguan.
Kudeta militer terhadap pemerintah sipil telah terjadi sejak 1 Februari lalu. Pemblokiran akses internet terjadi setelah aksi protes yang diikuti berbagai lapisan masyarakat menentang kudeta terjadi di sejumlah kota di Myanmar. (bpc2)
