Menanti Pancasila Jadi ‘Isme’ yang Mengguncang Dunia

Kamis, 10 September 2020 13:35
Menanti Pancasila Jadi ‘Isme’ yang Mengguncang Dunia

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — William Ebenstein, seorang profesor ilmu politik Princestone University Santa Barbara Amerika Serikat, puluhan tahun lalu menulis buku Isme-isme yang Mengguncang Dunia (2006-2014 dicetak Penerbit Narasi Yogyakarta).

Dia menuangkan bagaimana cara hidup memakai ideologi komunis dan fasis berhaluan totaliterisme, serta ideology kapitalis dan sosialis yang berhaluan demokrasi. Dalam kutipannya ia sebut Industrialisasi jadi kunci sumber utama kedua kekuatan komunis. Dan Militer jadi sumber kekuatan paling berbahaya. 

Advertisement

Pecahnya perang dunia kedua, September 1939, Uni Sovyet mendapatkan daerah- daerah Polandia, jazirah Balkan, Jerman, dan Jepang. Namun, kelemahan pokok komunis karena perbedaan antara cita-cita dan kenyataan. 

Pemimpinnya menghendaki pembaruan umat manusia, dengan cara-cara di luar peri kemanusiaan. Sementara Fasisme mengatur  pemerintahan dan masyarakat totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang sangat nasionalis, rasialis. dan imperialis. Seperti pada Italia tahun 1922, Jerman 1933, dan Spanyol 1939. 

Baca: Catatan Sejarah 15 September: Lahirnya Kasino Warkop DKI

Terkait demokrasi, Ebenstein memandang demokrasi adalah cara hidup, seperti halnya demokrasi kapitalis, yang memberi perhatian pada kesejahteraan kelas berkedudukan rendah dalam masyarakat, dan mendanai masyarakat yang justru merubah system sosial yang ada.

Sedang demokrasi sosialis merupakan gerakan-gerakan sosialis hanya tumbah di negara yang memiliki tradisi demokrasi kuat. Kelemahan sosialis karena kegagalan mereka memahami peranan kekuasaan. Sayang Pancasila luput dalam tulisan ini. Ebenstein belum mengaggapnya ideologi yang mengguncang dunia. 

Lalu, apakah ada demokrasi Pancasila? “Jawabannya, ada. Tercermin dalam sila ke 4,” kata Idjang Tjarsono mantan dosen filsafat Universitas Riau yang kini memilih tinggal di kaki Gunung Slamet, pasca pensiunnya (2019). 

Kata Idjang, voting dalam demokrasi Pancasila tidak dilarang tapi setelah proses musyawarah mufakat tidak berhasil. “Kata kebijaksanaan (wisdom), dalam setiap proses pengambilan keputusan (voting ataupun musyawarah) harus dilandasi sikap bijak, sehingga tidak ada money politic, dan saling menjatuhkan lawan,” tambahnya. 

“Di Indonesia kini bukan saja tidak mencerminkan Demokrasi Pancasila, bahkan beberapa pendapat mengatakan lebih liberal dari demokrasi liberal di Amerika. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila normanya (ukurannya) ada, tapi implementasinya masih dipertanyakan,” jelas Idjang. (bpc5)