Dugaan Korupsi Perizinan Diusut, PT RAPP Sebut KSI Penuhi Syarat Jadi Mitra

Jumat, 06 November 2020 09:05
Dugaan Korupsi Perizinan Diusut, PT RAPP Sebut KSI Penuhi Syarat Jadi Mitra

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU —  Meski Kejaksaan Tinggi Riau saat ini tengah mengusut dugaan korupsi perizinan PT Karunia Samudera Indonesia (KSI), Kadis DPMPTSP Kabupaten Siak menyatakan ada tiga legalitas yang belum dimiliki PT KSI. Namun  Humas PT RAPP  menyatakan bahwa KSI memenuhi syarat untuk menjadi mitra kerja mereka.

Baca: Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Izin PT KSI Mitra PT RAPP

Advertisement

“Terkait perizinan PT Karunia Samudera  Indonesia (KSI) sebagai persyaratan badan hukum yang bermitra dengan perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagai mitra kerja atau vendor perusahaan,” ujar Humas PT RAPP Budi Firmansyah menjawab Bertuahpos.com, Kamis 5 November 2020.

Dalam pesan konfirmasi yang dikirim, ada beberapa pertanyaan lain yang diajukan. Diantaranya, selain mengenai legalitas KSI, diduga perusahan vendor RAPP pada tahun 2017 itu membuang limbah sembarangan. 

Baca: Pemprov Riau Proses Pemberhentian Amril Mukminin Sebagai Bupati Bangkalis

BACA JUGA:  PT RAPP Benarkan Karyawannya Positif COVID-19

Kepada Budi, juga diminta penjelasan bagaimana SOP RAPP dalam memilih KSI sebagai mitra kerja mereka, terutama soal kelengkapan izin perusahaan tersebut. 

Termasuk mengenai perkembangan saat ini, bahwa tim Kejaksaan Tinggi Riau tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam perizinan PT KSI. Bagaimana jika PT KSI terbukti tidak memiliki ijin? Apakah PT RAPP juga melakukan penyelidikan mengapa PT KSI bisa lolos menjadi mitra kerja PT RAPP?

Selain itu, kepada Humas RAPP juga dikonfirmasi mengenai temuan DLHK Kabupaten Siak bahwa PT KSI membuang limbah ke sungai, lalu bagaimana PT RAPP bersikap. Namun hingga Kamis 5 November 2020 Humas PT RAPP Budi Firmansyah, hanya memberikan jawaban singkat, dengan menyebut bahwa secara legalitas perusahaan mitra mereka memiliki badan hukum dan memenuhi syarat untuk bermitra.

“Mengenai perizinan dan kegiatan operasional PT KSI lainnya, dapat ditanyakan langsung kepada manajemen perusahaan bersangkutan,” kata Budi.

Seperti diberitakan, terkait dugaan korupsi perizinan PT KSI ini, tim Kejaksaan Tinggi Riau, Kamis 5 November 2020, memeriksa mantan Kepala BPN Kabupaten Siak, Ahmad Waluho.

Terkait perizinan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak melalui Kabid Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang, Teguh Santoso, Kamis, 11 Juni, mengatakan sejauh ini masih ada tiga legalitas yang belum dimiliki PT KSI, diantaranya izin penggunaan  pemanfaatan tanah (IPPT), tanda daftar gudang (TDG) dan izin mendirikan bangunan (IMB). (bpc17)

Berita Terkini

Minggu, 13 Juni 2021 19:50

Tak Masuk Surga Orang Sombong

Islampedia

Minggu, 13 Juni 2021 17:23

BPBD Riau Siagakan 6 Helikopter Siaga Karhutla

Karhutla

Minggu, 13 Juni 2021 16:35

DBU: Kondisi Eriksen Stabil

Eriksen

Minggu, 13 Juni 2021 15:57

Polri Kirimkan Tim Forensik, Outopsi Jenazah Wabup Sangihe

Wabup Sangihe

Minggu, 13 Juni 2021 15:23

Ingin Mesin Awet? Jangan Semprot Mesin Saat Ganti Oli

Oli Motor

Minggu, 13 Juni 2021 14:55

Tentara Israel Tangkap Tiga Remaja Palestina

Palestina

Minggu, 13 Juni 2021 14:35

Prabowo Angkat Bicara Mengenai Utang Pertahanan Rp1,700 Triliun

Rp1,700 Triliun

Minggu, 13 Juni 2021 14:20

JCH Akan Hilang Nomor Antrean Haji Jika Sudah Tarik Uang

Haji Indonesia