PPn Bakal Naik, Dirjen Pajak Klaim Masih Terendah di Dunia

Selasa, 11 Mei 2021 12:21
PPn Bakal Naik, Dirjen Pajak Klaim Masih Terendah di Dunia

BERTUAHPOS.COM — Pemerintah berencana naikan Pajak  Pertambahan Nilai [PPn]. Meski mendapat protes, pihak Dirjen Pajak menilai bahwa PPn di Indonesia diklaim masih terendah di dunia.

Pembahasan terkait hal itu sudah dilakukan di internal Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo juga membenarkan adanya rencana Pemerintah untuk kenaikan PPN tersebut. 

Advertisement

Suryo menjelaskan ada beberapa alasan Pemerintah untuk menaikkan tarif PPN ini. Pertama, untuk meningkatkan penerimaan di tahun depan.

Langkah ini mengikuti beberapa negara lain yang sudah menggunakan PPN sebagai instrumen penerimaan perpajakan di saat pandemi Covid-19. Salah satunya Arab Saudi yang menaikkan PPN nya dari 5% menjadi 15% di Juli 2020.

Baca: Emas Naik Karena Pasar Ekuitas AS Jatuh

BACA JUGA:  Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor akan Kembali Dibuka

“Kini kita concern dan ini jadi bahan diskusi bagaimana jaga tren ini bisa kita ikuti untuk merespon yang kita alami dan hadapi,” ujarnya dalam diskusi terbatas bersama media, dikutip Selasa, 11 Mei 2021.

Alasan kedua adalah, karena PPN Indonesia masih di bawah tarif PPN global yang tercatat rata-rata 11%-30%. Di mana hanya tinggal delapan negara yang menarifkan PPN di bawah global diantaranya Indonesia, Afganistan, Australia, hingga Vietnam.

Menurutnya, ada 2 skema tarif yang di bahasa oleh Pemerintah. Tetap single tarif seperti sekarang atau menjadi multi tarif.

Jika menggunakan single tarif maka Pemerintah hanya perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Sebab, aturan single tarif sudah ada dalam UU PPN 2009 dengan kisaran PPN sebesar 5%-15%.

Namun, jika nantinya dikenakan multi tarif seperti negara-negara lainnya maka diperlukan UU baru. Nantinya dalam UU ini akan dirinci juga mengenai pengenaan untuk PPN barang reguler dan luxury atau mewah.

Bila tidak ada kendala maka kenaikan tarif PPN diharapkan bisa mulai diterapkan pada tahun depan. Saat ini pembahasan terus dipercepat untuk menentukan tarif yang paling tepat.

“Kapan akan diberlakukan kita lihat nanti hasil pembahasannya seperti apa,” ungkapnya. (bpc2)