BERTUAHPOS.COM — Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad, mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 15% untuk menutupi defisit APBN. Hal menurutnya sama saja dengan cara penjajah yang mencekik rakyat sendiri.
Dia mengungkapkan bahwa Sri Mulyani sebagai Menteri keuangan tak kreatif mencari potensi pemasukan negara.
“Cara yang sama pernah diambil pada zaman penjajahan Belanda ketika kompeni menaikkan pajak karena kekurangan uang untuk membiaya operasional pemerintahan di daerah jajahannya. Kenapa cara kompeni ini dijadikan referensi dan mau ditiru oleh Menkeu Sri Mulyani?” kata Misbakhun dikutip dari Sindonews.com, Rabu, 12 Mei 2021.
Misbakhun mengingatkan Sri Mulyani bahwa menteri merupakan pembantu presiden. Sebab itu menteri harus menyukseskan program dan keinginan presiden. Ada banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah defisit APBN tanpa harus menaikkan tarif PPN.
“Sudah seharusnya Bu Menkeu serius dalam membantu Presiden Jokowi menyiapkan legacy kepemimpinan yang sukses, dikenang rakyat, terutama keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi,” tukasnya.
Legislator Partai Golkar itu menyatakan bahwa Kemenkeu dalam rapat-rapat dengan DPR pada masa sidang lalu tidak pernah menyampaikan rencana soal itu.
“Saya agak surprised perihal rencana kenaikan tarif PPN yang sedang diwacanakan oleh Kementerian Keuangan. Rencana tersebut belum pernah dibicarakan dengan DPR khususnya Komisi XI, tetapi kenapa sudah disosialisasikan ke masyarakat lewat pemberitaan?” ujarnya. (bpc2)
