BERTUAHPOS.COM — PT Bank Riau Kepri Syariah, atau BRK Syariah didorong untuk mengambil peran lewat program inisiatif strategis di sektor pertanian dan peternakan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.
Dorongan ini datang dari Gubernur Riau, Abdul Wahid, saat melakukan pertemuan dengan internal BRK Syariah di Menara Dang Merdu, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis, 6 Maret 2025.
Gubernur berharap, BRK Syariah tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tapi, lebih dari sekadar itu.
Salah satu yang dilontarkan Wahid, BPD ini perlu mengambil peran dalam hal penyaluran pembiayaan sekaligus pendampingan terhadap bentuan pemerintah, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.
Dengan kata lain, Gubernur mengingainkan BPD ini mengambil peran secara utuh. Tidak hanya sebatas menjadi perantara pemerintah dalam hal penyaluran bantuan. Tapi, menjadi bagian dalam keberhasilan usaha masyarakat di sektor ini. “Termasuk skema penyalurannya akan dilakukan lewat BRK Syariah,” jelasnya.
“Bahkan tidak hanya itu, BPD (Bank Pembangunan Daerah) sekaligus juga bisa menjadi mitra Pemprov untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat,” jelasnya.
“Misalnya, Pemprov ada bantuan dalam bentuk pengadaan sapi. Selama ini, setelah sapi itu diserahkan kita tidak tahu apakah benar-benar berhasil untuk meningkatkan perekonomian mereka atau tidak,” ujarnya.
“Ke depan, kami tidak mau lagi seperti itu. Dampak ekonomi dari bantuan itu tidak maksimal. Oleh sebab itu, perlu ada pendampingan dan pembinaan sekaligus. Kami berharap itu bisa dilakukan lewat BRK Syariah,” kata Abdul Wahid.
Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto, menjelaskan bahwa keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tersebut merupakan salah satu inisiatif strategis, yang tidak hanya berdampak langsung kepada penerima manfaat. Tapi, juga akan sangat berkiatan dengan bisnis BRK Syariah ke depan.
“Salah satunya, seperti disampaikan Pak Gubernur, terkait dengan pembiayaan di sektor pertanian dan peternakan. Ini bahkan sifatnya penugasan malah,” jelasnya.
Kendati selama ini BRK Syariah sudah menjadi pemain lama di sektor UMKM lewat KUR-nya. Maka, pola seperti ini akan menjadi skema penyaluran yang lebih detil.
“Jadi, dana yang selama ini hanya disalurkan saja oleh Pemprov Riau, ke depan akan dilakukan lewat BPD. Dengan demikian, masyarakat sebagai penerimaan manfaat terbantu, di sisi lain BRK Syariah juga akan mendapat peningkatan dari skala bisnisnya. Artinya, ada pembinaan dari sisi kami sebagai perbankan,” jelasnya.
Suharto menegaskan, usul ini sangat relevan dengan program pemerintah pusat dari sisi swasembada pangan masyarakat. Selama ini, sektor peternakan cukup sulit untuk mendapatkan dukungan perbankan dalam pengembangan usahanya.
“Bagi perbankan, sektor peternakan ini kalau tidak detil, agak susah diberikan dukungan. Karena akan mempengaruhi kinerja daripada performa pembiayaan. Makanya ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan BPD.”
“Bagus inisiatifnya. Ke depannya, memang harus lebih intensif lagi, kalau kita sama-sama ingin upaya ini membuahkan hasil,” kata Suharto.***
