Tanggapi Kasus Siswi Non Muslim Wajib Jilbab di Padang, KPAI Sebut Sosialisasi Permendikbut 85/2015 Kurang

Minggu, 24 Januari 2021 11:02
Tanggapi Kasus Siswi Non Muslim Wajib Jilbab di Padang, KPAI Sebut Sosialisasi Permendikbut 85/2015 Kurang
Komisioner KPAI, Retno Listyarti di SMPN 147 Ciracas. Foto: Reki Febrian/kumparan

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mendorong agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap Permendikbud Nomor 85 Tahun 2015.

Permendikbud itu berbicara tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan secara massif kepada Dinas-dinas Pendidikan Provisi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Advertisement

“Dinas-dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kemudian melakukan sosialisasi juga kepada kepala-kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan di seluruh wilayahnya,” ujarnya dalam rekomendasi tertulis.

Sebelumnya heboh siswa SMK 2 non muslim di Padang diwajibkan mengenakan jilbab. Permohonan maaf kepada orang tua siswi tersebut juga sudah disampaikan oleh pihak sekolah.

Baca: Rencana Jadwal Penerimaan CPNS 2021

Setidaknya ada rekomendasi yang menjadi catatan penting dari KPAI terhadap perbaikan sistem pendidikan di Tanah Air dalam hal perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah.

Menurut Retno, dalam kasus ini, pihak Sekolah diduga kuat melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Ketentuan dalam berbagai peraturan perundangan tersebut dapat dipergunakan karena pihak sekolah telah membuat aturan sekolah yang bersifat diskriminatif terhadap SARA,” katanya.

Hal itu, sehingga mengakibatkan adanya peserta didik yang berpotensi mengalami intimidasi, karena dipaksa menggunakan jilbab, padahal dirinya beragama non-Islam.

“Maka KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk memeriksa Kepala SMKN 2 Padang beserta jajarannya dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Pemberian sanksi walaupun hanya surat peringatan menjadi penting, agar ada efek jera,” ujarnua.

Dia mengatakan, sanksi harus maksimal sesuai ketentuan dalam PP 53 Taun 2010 Tentang Disiplin PNS, mengingat kepala sekolah dan jajarannya di sekolah negeri umumnya adalah ASN.

Rekomendasi lain, yakni mendorong Dinas-dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mengingatkan pada stakeholder pendidikan di wilayahnya, terutama kepala sekolah dan guru untuk menjadikan kasus SMKN 2 Padang ini sebagai pembelajaran bersama sehingga tidak terulang lagi.

KPAI mendorong adanya edukasi dan pelatihan-pelatihan kepada para guru dan kepala sekolah untuk memiliki perspektif HAM, terutama pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik.

“Karena ketika sekolah memiliki kebijakan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan, menghargai perbedaan, maka peserta didik akan mengimplemntasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Retno mengatakan, KPAI mengapresiasi para orangtua peserta didik untuk berani bersuara dan mendidik anak-anaknya juga untuk berani bersuara ketika mengalami kekekerasan di sekolah, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. “Salah satu cara menghentikan kekerasan adalah dengan bersuara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala SMK 2 Padang, Rusmadi, telah menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua murid dari siswi Jeni Cahyani Hia terkait kasus tersebut.

“Saya selaku Kepala Sekolah di SMK 2 Padang menyampaikan permintaan maaf atas persoalan itu. Hal ini pun telah kami selesaikan dengan orang tua murid,” kata Rusmadi, Jumat, 22 Januari 2021. (bpc2)

Berita Terkini

Rabu, 03 Maret 2021 05:12

Tak Terhentikan, City Bantai Wolves 4-1

pekan ke 29 yang mempertemukan mereka dengan Wolves, City menang 4-1

Rabu, 03 Maret 2021 05:00

Catatan Sejarah 3 Februari: Sultan Muhammad Al-Fatih II Naik Tahta

Dikenal sepanjang masa sebagai seorang penakluk kerajaan yang begitu hebat

Selasa, 02 Maret 2021 22:32

Miliki Potensi Besar, Budidaya Ikan Tapah di Desa Kuala Terusan Mulai Digalakkan

Peluang dalam membudidayakan keramba ikan air tawar di Pelalawa.

Selasa, 02 Maret 2021 20:30

Ini Alasan Mengapa Ma’ruf Amin ‘Tutup Mulut’ Soal Investasi Miras

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sengaja ‘tutup mulut’ perihal Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Selasa, 02 Maret 2021 19:32

Bawaslu Kuansing Sampaikan Piagam Penghargaan ke Kejari

Piagam penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 lalu.

Selasa, 02 Maret 2021 18:32

Seluruh Pejabat di Riau Diminta Hadir, Besok Ada Monev dengan KPK

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam hal tata kelola pemerintahan.

Selasa, 02 Maret 2021 18:10

Bukan Harimau, Ini Penjelasan BKSDA Soal ‘Hewan Misterius’ yang Serang Nenek di Pelalawan

Kesimpulan BKADA, bukan hewan yang menyerang nenek itu.

Selasa, 02 Maret 2021 17:25

Peresmian Air Panas Sungai Pinang  Diundur

Rencana peresmian akan dijadwalkan kembali.

Selasa, 02 Maret 2021 15:32

Pembakaran Sampah, Lahan 2,500 Meter Persegi Terbakar di Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru

“Untuk penyebab kebakaran diduga akibat pembakaran sampah”

Selasa, 02 Maret 2021 15:30

Pemkab Harus Cari Solusi Tepat Soal PETI, Supaya ‘Jangan Asal Tangkap Saja’

“Pemilik modal juga harus ditindak. Jangan pekerja saja.”