BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Kontroversi soal buku mata pelajaran untuk siswa SMA kembali mencuat. Di Tanah Air, dulunya pernah dihebohkan dengan foto wajah Maria Ozawa atau Miyabi, belakangan juga dihebohkan soal link situs dewasa dalam buku Sosiologi untuk SMA.
Ketua Komisi X DPRD RI Syaiful Huda mengkritik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, dengan menyebut perkara seperti ini terjadi akibat masih lemahnya pengawasan dari Kemendikbud terhadap buku meta palajaran siswa.
“Belakangan ini banyak muncul di buku teks ajaran atau buku teks soal anak sekolah yang memuat konten tidak lazim, misal berbau seks hingga politik,” ujarnya.
Padahal kata Huda, Kemendikbud memiliki sistem informasi perbukuan yang memang tugasnya mengawasi buku yang layak atau tidak layak terbit di lingkungan sekolah.
Dia meminta agar Kemendikbud memaksimalkan sistem itu agar buku-buku yang beredar di sekolah tidak lagi memuat hal-hal kontroversial yang berpotensi merusak citra pendidikan dalam negeri.
“Seperti masuknya link porno yang bisa memberikan dampak negatif kepada peserta didik,” kata Huda melalui keterangan tertulis, Jumat 12 Februari 2021.
Menurut Huda, kasus kontroveri terkait pornografi dalam lingkungan sekolah, bukan kali pertama.
Sepanjang masa pendidikan di Tanah Air, ada banyak konten-konten yang dianggap tabu, justri tercantol dalam hal berbau pendidikan.
Selain konten-kontes berkaitan seks, juga kerap ditemukan buku ajaran sekolah, buku mata pelajaran siswa SMA hingga SD, yang memuat konten-konten bernuasa politik. Bahkan itu menyudutkan pihak tertentu.
Belum lama ini, dunia pendidikan juga dihebohkan munculnya nama Ganjar Pranowo yang saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dalam salah satu soal di buku mata pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan PT Tiga Serangkai tahun 2020.
Dalam buku itu terdapat soal yang menggambarkan Ganjar tidak pernah bersyukur. Setiap Iduladha tidak pernah berkurban dan tidak pernah salat.
“Sebelumnya juga muncul nama Megawati dan Anies dengan framing menyudutkan satu pihak dan mengglorifikasi pihak lain dalam soal ujian bagi siswa di DKI Jakarta,” kata dia.
Dari sederet fakta yang ada, menurut Nurul Huda, menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dari Kementerian Pendidikan terkait penerbitan buku mata pelajaran, ataupun soal-soal ujian siswa.
Fakta-fakta ini, menurutnya, harus menjadi catatan penting bagi Kemendikbud yang dikini dinakhodai oleh Nadiem Makarim.
Dia menyarankan, koordinasi antara kementerian dengan dinas pendidikan, serta forum-forum guru bidang studi harus dilakukan secara intensif, sebelum sebuah buku mata pelajaran diterbitkan.
“Selain itu peningkatan kapasitas tenaga kependidikan sebagai salah satu sumber penulisan harus juga dilakukan sehingga mereka bisa meletakkan cara pandang mereka sebagai pendidik bukan sebagai individu yang punya afiliasi politik atau ideologi,” katanya. (bpc2)
