BERTUAHPOS.COM — PT Sarana Pembangunan Riau Trada (SPR Trada) kian menegaskan eksistensinya sebagai perusahaan daerah yang bukan hanya mandiri secara finansial, tetapi juga menjadi motor penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat Riau.
Sebagai anak perusahaan dari PT Sarana Pembangunan Riau, SPR Trada fokus menjalankan berbagai program strategis di sektor perdagangan pangan dan distribusi kebutuhan pokok. Beroperasi tanpa sokongan dana dari APBD, perusahaan ini menjalankan seluruh aktivitasnya melalui pembiayaan mandiri dan kemitraan legal profesional.
“Kami hadir untuk menjadi bagian dari solusi. SPR Trada tidak menggunakan dana APBD, semua program didanai secara mandiri,” ujar Hari Jummaulana, Desk Corporate Secretary SPR Trada, Senin, 14 April 2025.
Sejak 2023, SPR Trada telah meluncurkan berbagai program yang memberikan dampak langsung ke masyarakat, antara lain: Gerakan Pangan Murah (GPM) hasil kolaborasi dengan Pemprov Riau, Bank Indonesia, dan TPID; Distribusi minyak goreng curah murah langsung ke masyarakat melalui armada khusus; Penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga terjangkau; dan Pembagian paket sembako ke berbagai kecamatan sebagai bentuk aksi sosial.
Setiap unit usaha dikelola dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, serta tunduk pada regulasi yang berlaku. Tak hanya fokus pada pangan, SPR Trada juga mulai merambah bidang logistik dan digitalisasi perdagangan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan.
Lebih dari itu, SPR Trada kini tengah mengembangkan usaha di bidang pengurusan perizinan kehutanan. Langkah ini merupakan bagian dari rencana ekspansi sesuai akta pendirian perusahaan yang mencakup hingga 106 bidang usaha. Dengan legalitas yang kuat dan cakupan luas, SPR Trada terus bertransformasi menjadi BUMD yang adaptif dan inovatif.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi, SPR Trada juga tengah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kanal resmi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dengan publik, sejalan dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. “Kami siap menerima masukan dan terus berinovasi demi pelayanan yang lebih baik,” tegas Hari.***
