Subsidi Minyak Goreng Harus Tepat Sasaran, Jangan Lagi Orang Kaya yang Menikmati

Jumat, 07 Januari 2022 17:01
Subsidi Minyak Goreng Harus Tepat Sasaran, Jangan Lagi Orang Kaya yang Menikmati
Ekonomi Tungkot Sipayung.

BERTUAHPOS.COM — Ekonom Dr Tungkot Sipayung mengatakan subsidi minyak goreng yang diluncurkan pemerintah harusnya tepat sasaran. Sangat disangkan jika subsidi minyak goreng juga masih dinikmati oleh orang kalangan atas atau orang kaya.

Diketahui, pemerintah memutuskan untuk mensubsidi minyak goreng menggunakan duit pungutan ekspor sawit yang dipungut oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tak tanggung-tanggung, duit yang digelontorkan untuk subsidi migor ini mencapai Rp3,6 trilyun.

Kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh melonjaknya harga minyak nabati dunia. Namun fenomena ini menjadi ironi, mengingat warga sengsara karena harga minyak goreng naik, padahal Indonesia adalah negara produsen terbesar sawit.

“Kok bisa harga minyak goreng di dalam negeri mahal. Tapi itu memang kondisinya sekarang. Karena perubahan harga minyak nabati dunia, bukan hanya sawit. Sehingga minyak goreng yang dipasarkan dalam negeri otomatis juga mengikuti harga internasionalnya,” kata Tungkot, Jumat, 7 Januari 2022.

Baca: Presma UR: Jika PT RAPP Tetap Rekrut 1.500 Naker Asing, Kami Demo!

“Tapi sebenarnya tidak persis sama harga internasional dengan harga dalam negeri, karena ada pajak ekspor dan pungutan ekspor. Sehingga harga dalam negeri yang saat ini mahal itu yang sampai 20 ribu per liter, itu sebenarnya masih lebih murah dibandingkan di negara lain seperti Malaysia, apalagi di Singapura dan Eropa,” tambahnya.

Terkait langkah subsidi menggunakan dana BPDPKS, menurut Tungkot, itu sudah benar. Karena didalam aturannya, pemerintah diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan ketahanan pangan.

“Dulu awalnya memang menurut Undang-undang perkebunan nomor 39 tahun 2014 itu peruntukan dana sawit dana yang dikumpulkan dari pelaku usaha, itu pertama untuk peremajaan sawit rakyat, promosi, riset dan development, pendidikan dan infrastruktur. Itu saja,” terangnya.

Dia menambahkan, dalam Perpres dan PP berikutnya yang dikeluarkan pemerintah, diperluas penggunaanya kepada BBN (bahan bakar nabati atau biodiesel), dan termasuk juga kepada ketahanan pangan.

“Jadi boleh saja untuk stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Jadi memang per hari ini dasar aturannya itu ada,” katanya.

Dia pun mendorong agar pemerintah lebih memperhatikan sasaran dari subsidi minyak goreng yang memang harus diperuntukkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau yang orang kaya nggak apa-apa lah mahal, masak itu pun merengek-rengek juga. Kalau orang kaya itu biarkan harga internasional itu berlaku,” lanjut Tungkot. (bpc2)

Berita Terkini

Rabu, 19 Januari 2022 20:39

Teller Bank BRI Leluasa Bobol Rekening Nasabah, Pekan Depan Diadili

Teller Bank BRI ini sebelumnya leluasa membobol rekening 8 nasabah dengan nilai Rp1,2 miliar.

Rabu, 19 Januari 2022 20:33

Terjadi Panic Buying Beli Minyak Goreng, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Sidak Ritel Guna Cegah Penimbunan

Bahkan viral di media sosial emak-emak rela antre untuk membeli minyak goreng satu harga yang mulai diterapkan hari ini.

Rabu, 19 Januari 2022 17:06

Pemprov Riau Diminta Batalkan Penyertaan Modal Ke Jamkrida dan BRK

Aksi unjuk rasa ini digelar di depan Kantor Gubernur Riau pada, Rabu, 19 Januari 2022 di Pekanbaru. 

Rabu, 19 Januari 2022 17:03

Akhir Pekan Ini Mendagri Tito Karnavian ke Riau, Salah Satu Agendanya Tinjau Vaksinasi Massal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Rabu, 19 Januari 2022 16:09

Riau Sudah Berangkatkan 221 Jemaah Umrah dalam Tiga Kali Keberangkatan

Keberangkatan dilakukan pada tanggal 8, 10 dan 12 Januari 2022.

Rabu, 19 Januari 2022 14:54

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum: Sebagai Orang Sunda, Saya Terusik dengan Ucapan Arteria Dahlan

Ridwan Kamil mengaku sangat risih dengan pernyataan yang dilontarkan oleh politisi PDIP Artieria Dahlan.

Rabu, 19 Januari 2022 14:38

Syamsuar Sebut Rata-rata 20 Perkara Hukum Dihadapi dalam Setahun

Jumlah perkara hukum yang relatif banyak, SDM kurang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:25

Rocky Gerung Sebut IKN Nusantara Berpotensi Jadi ‘Kota Hantu’

Rocky mengutip kegelisahaan Sri Mulyani bahwa anggaran untuk membangun IKN Nusantara sebagian besar dari utang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:11

Edy Natar Khawatirnya Potensi Kepanikan Sosial, Daerah Jangan Pernah Sepelekan Covid Omicron

“Kalau kepanikan sosial ini terjadi nanti, akan mempengaruhi psikologis masyarakat kita.”

Rabu, 19 Januari 2022 12:52

Antisipasi Penyebaran Covid Omicron, Syamsuar Sebut PNS Tak Diizinkan ke Luar Daerah

Langkah ini dalam rangka upaya Pemprov Riau mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron.