BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Anggota DPRD Riau, Marwan Yohanis mengatakan pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD Riau tentang konflik lahan masyarakat dan perusahaan terus berlanjut.
Saat ini, tahapannya sudah sampai di setiap fraksi mengirimkan daftar nama yang akan masuk dalam pansus.
Kemudian, tinggal menunggu jadwal paripurna, untuk dibacakan nama untuk masuk dalam pansus.
Setelah diumumkan daftar nama anggota pansus, baru ditunjuk pimpinan pansus. Setelah itu pansus akan segera bekerja.
“Dari situ, pansus mulai bekerja. Mungkin mendata dulu dan sebagainya, sehingga endingnya kita harapkan terbaik untuk semua pihak,” kata Marwan, Selasa 26 Oktober 2021.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho mengatakan pihaknya menargetkan pansus konflik lahan dapat rekomendasi kepada pihak terkait. Termasuk, pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
“Tentu memberikan rekomendasi, sampai pencabutan HGU dan segala macam,” kata Agung.
Pansus konflik lahan perusahaan dan masyarakat ini sendiri nantinya akan bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, BPN, dan kejaksaan.
“Sehingga kalau tak semua, sebagian (kasus konflik lahan masyarakat dan perusahaan) bisa terselesaikan,” tambah dia.
Salah satu konflik lahan yang menjadi perhatian baru-baru ini adalah antara PT Duta Palma Nusantara (DPN) dan masyarakat Kenegerian Kopah. (bpc4)
