BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penolakan pengesahan Partai Demokrat versi Moeldoko (hasil Kongres Luar Biasa) yang sempat mencuri perhatian publik awal tahun lalu.
Mahfud menyebut Jokowi meminta KLB tidak disahkan meski Moeldoko disebutnya sebagai teman. Arahan Jokowi itu diungkapkan Mahfud dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu, 29 September 2021 lalu.
“Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden,” kata Mahfud MD.
Mahfud menyampaikan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan tentang posisi pemerintah mengenai kisruh Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Mengutip detikcom, Mahfud kemudian mengungkapkan isi pertemuannya dengan Jokowi.
“Saya bersama Menkumham dan Presiden, ‘Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?’ kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah,” kata Mahfud menirukan pembicaraannya saat itu.
Mahfud memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB. Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus PD yang sah.
“Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu, tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’, kata Pak Jokowi,” kata Mahfud.
Mahfud kemudian menjalankan arahan Jokowi. Mahfud dan Yasonna pun mengumumkan pemerintah tak mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko. “Itulah saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko,” kata dia. (bpc2)
