BERTUAHPOS.COM — Mahfud MD mengatakan kegiatan pengukuran tanah di Desa Wadas, Jawa Tengah, akan tetap dilanjutkan dengan pengawasan aparat.
Masalah penolakan warga, akan diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, begitu kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu dalam keterangan resminya dikutip Kamis, 10 februari 2022.
Mahfud berkata, penolakan sebagian warga di Desa Wadas akan diselesaikan dengan upaya pendekatan dialogis oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang difasilitasi Komnas HAM.
“Kegiatan pengukuran tanah, tugas dari BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis,” kata Mahfud dalam keterangan persnya secara virtual dikutip Kamis, 10 Februari 2022.
Dia memastikan bahwa rencana penambangan batu dan pembangunan Bendungan Bener selama ini telah diikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM.
Kata Mahfud, dari informasi yang diterimanya, dari keterangan Komnas HAM, ada intimidasi yang dialami sebagian masyarakat, tetapi juga dilakukan sebagian masyarakat yang lain.
Rencana pembangunan Bendungan Bener di kawasan itu sudah menjadi program pemerintah pusat—salah satu proyek strategis nasional.
Bendungan itu, untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15.000 hektar untuk pengadaan sumber air baku, sumber listrik dan untuk mengatasi banjir.
Mahfud mengklaim bahwa bendungan itu dibangun juga untuk kepentingan rakyat, khususnya di Jawa Tengah.
“Jadi pada dasarnya bendungan ini untuk kepentingan rakyat khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013,” katanya. (bpc2)
