Kaesang-Gibran Dilaporkan ke KPK, Moeldoko: Emang Anak Pejabat Nggak Boleh Kaya?

Rabu, 12 Januari 2022 09:01
Kaesang-Gibran Dilaporkan ke KPK, Moeldoko: Emang Anak Pejabat Nggak Boleh Kaya?
Moeldoko. (Liputan6.com)

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU  — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut mengomentari terkait kasus dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Moeldoko memastikan bahwa proses laporan tersebut tetap akan berjalan sesuai aturan dan ketentuan berlaku. Namun Moeldoko menyoroti terkait bentuk penghakiman masyarakat terhadap anak pejabat dalam kasus Gibran-Kaesang dilaporkan ke KPK. Menurutnya seluruh masyarakat termasuk anak pejabat punya hak untuk membangun usaha.

“Jangan mudah sekali memberikan judgement bahwa seolah-olah anak pejabat itu negatif. Anak pejabat itu gak boleh kaya, anak pejabat itu gak boleh berusaha. Ini gimana sih. Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya biasalah. Semua memiliki hak yang sama,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa setiap orang punya hak dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, Moeldoko meminta kepada masyarakat juga memberikan kesempatan kepada anak pejabat untuk membangun usaha.

Baca: Diduga Terjalin Komunikasi, KPK Dalami Keberadaan Harun Masiku dari Saudaranya

“Jadi beri kesempatan. Semua orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Jangan orang lain nggak bisa bertumbuh, nggak boleh bertumbuh. Gimana sih negara ini,” ujar Moeldoko.

Dugaan kasus pencucian uang—yang termasuk dalam golongan tindak pidana korupsi—terhadap Kaesang dan Gibran mencuat setelah keduanya dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun pada Senin, 10 Januari 2021.

Ubedilah mengatakan, dugaan pidana tersebut berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) relasi bisnis dua anak Presiden Jokowi dengan salah satu perusahaan besar berinisial PT SM.

Dia menjelaskan, laporan tersebut berawal pada 2015 lalu saat PT SM menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp7,9 triliun. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp78 miliar.

Saat ini dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura. Dia mengatakan, dana dikucurkan dua kali kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu berdekatan.

Ubedilah mengaku heran seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka cukup fantastis. Diduga alasan pemberian modal itu karena keduanya merupakan anak kepala negara. (bpc2)

Berita Terkini

Rabu, 19 Januari 2022 20:39

Teller Bank BRI Leluasa Bobol Rekening Nasabah, Pekan Depan Diadili

Teller Bank BRI ini sebelumnya leluasa membobol rekening 8 nasabah dengan nilai Rp1,2 miliar.

Rabu, 19 Januari 2022 20:33

Terjadi Panic Buying Beli Minyak Goreng, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Sidak Ritel Guna Cegah Penimbunan

Bahkan viral di media sosial emak-emak rela antre untuk membeli minyak goreng satu harga yang mulai diterapkan hari ini.

Rabu, 19 Januari 2022 17:06

Pemprov Riau Diminta Batalkan Penyertaan Modal Ke Jamkrida dan BRK

Aksi unjuk rasa ini digelar di depan Kantor Gubernur Riau pada, Rabu, 19 Januari 2022 di Pekanbaru. 

Rabu, 19 Januari 2022 17:03

Akhir Pekan Ini Mendagri Tito Karnavian ke Riau, Salah Satu Agendanya Tinjau Vaksinasi Massal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

Rabu, 19 Januari 2022 16:09

Riau Sudah Berangkatkan 221 Jemaah Umrah dalam Tiga Kali Keberangkatan

Keberangkatan dilakukan pada tanggal 8, 10 dan 12 Januari 2022.

Rabu, 19 Januari 2022 14:54

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum: Sebagai Orang Sunda, Saya Terusik dengan Ucapan Arteria Dahlan

Ridwan Kamil mengaku sangat risih dengan pernyataan yang dilontarkan oleh politisi PDIP Artieria Dahlan.

Rabu, 19 Januari 2022 14:38

Syamsuar Sebut Rata-rata 20 Perkara Hukum Dihadapi dalam Setahun

Jumlah perkara hukum yang relatif banyak, SDM kurang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:25

Rocky Gerung Sebut IKN Nusantara Berpotensi Jadi ‘Kota Hantu’

Rocky mengutip kegelisahaan Sri Mulyani bahwa anggaran untuk membangun IKN Nusantara sebagian besar dari utang.

Rabu, 19 Januari 2022 13:11

Edy Natar Khawatirnya Potensi Kepanikan Sosial, Daerah Jangan Pernah Sepelekan Covid Omicron

“Kalau kepanikan sosial ini terjadi nanti, akan mempengaruhi psikologis masyarakat kita.”

Rabu, 19 Januari 2022 12:52

Antisipasi Penyebaran Covid Omicron, Syamsuar Sebut PNS Tak Diizinkan ke Luar Daerah

Langkah ini dalam rangka upaya Pemprov Riau mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron.