Ini Penjelasan Soal Pembiayaan Dampak Pascavaksin dalam PMK Baru

Selasa, 15 Juni 2021 10:15
Ini Penjelasan Soal Pembiayaan Dampak Pascavaksin dalam PMK Baru

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemerintah melalui Kemenkes RI telah mengeluarkan aturan baru terkait program vaksinasi pemerintah. Aturan baru ini tertuang dalam Permenkes Nomor 18 Tahun 2021 pengganti Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dengan sejumlah perubahan menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini, yang disahkan pada 28 Mei 2021.

Salah satu poin penting yang menjadi fokus dalam PMK ini, yakni mengenai penanganan hal – hal yang terjadi setelah orang divaksin jika membutuhkan sebuah tindakan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan berlaku.

“Untuk aspek pembiayaan, bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes),” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati.

Sedangkan untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN akan didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca: Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Bisakah Hadis Al-Bukhari Satu-satunya Rujukan?

Adapun pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional atau di atas kelas III atas keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

“Pembaruan ketentuan ini, merupakan upaya Kemenkes sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia,” tukasnya.

Seperti diberitakan dalam PMK baru ini pemerintah mengizinkan penggunaan jenis vaksin Covid-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Royong.

Ketentuan jenis vaksin covid-19 untuk program vaksinasi diperoleh dari hibah, sumbangan, ataupun pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain. Vaksin tersebut juga tak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata. (R1)

Berita Terkini

Jumat, 30 Juli 2021 18:13

Nelayan di Rohil Dapat Bantuan 30 Unit Rumah Panggung

Nelayan, Rohil

Jumat, 30 Juli 2021 17:05

Gubri Sebut Rumah Oksigen Bisa Tampung 200 Pasien Covid-19

Rumah Oksigen Riau

Jumat, 30 Juli 2021 16:03

Ha? Ada Tsunami di Indonesia Hari Ini?

Tsunami Indonesia

Jumat, 30 Juli 2021 15:30

Jokowi: Jangankan Lockdown, Semi Lockdown Saja Sudah Menjerit

Indonesia, Lockdown

Jumat, 30 Juli 2021 15:02

PPKM Level 4 di Pekanbaru Malah Bikin Warga Berkerumun di Tengah Jalan

PPKM Level 4 Pekanbaru

Jumat, 30 Juli 2021 14:15

Video: Pemprov Riau Diminta Segera Serahkan Draf APBD-P 2021

APBD-P Riau 2021

Jumat, 30 Juli 2021 13:30

Daerah Harusnya Bisa Gesa Realisasi Perlinsos dengan PMK Ini

PMK Perlinsos

Jumat, 30 Juli 2021 13:14

Hitung-Hitung Amalan Selama di Dunia

Islampedia

Jumat, 30 Juli 2021 12:36

Wagubri: Jaminan Kesehatan Adalah Hak Pekerja

Jaminan Kesehatan Pekerja