BERTUAHPOS.COM — Fraksi Partai Demokrat mengktritik beban APBN yang dianggap sangat tak rasional di proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru. Sejumlah catatan kritis dilayangkan Demokrat meski sudah menerima RUU IKN, yang dibacakan oleh Muslim dalam pendapat mini akhir, Senin malam, 17 Januari 2022.
Dalam penyampaian itu, Demokrat berpandangan bahwa prinsip utama dari catatan itu berdasarkan pada pernyataan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa dalam membangun Ibu Kota hakikatnya membangun kehidupan, sistem, bukan sekadar membangun infrastruktur fisik.
“Jadi, memindahkan Ibu Kota tidak hanya memindahkan ruang kerja. Tapi, juga memindahkan ruang hidup banyak orang. Karena itu, harus benar-benar cermat dan disiapkan dengan matang segala sesuatunya,” kata Muslim yang dikutip pada Selasa, 18 Januari 2022.
Dalam konteks ini, kata dia, terkesan bahwa perpindahan IKN Nusantara bukan hanya milik pemerintah, DPR dan DPD saja, akan tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia. Sebab itu, proses ini tak cukup hanya dengan membuat undang-undang semata. “Lebih jauh, harus dipahami sebagai proses teknokratis dan politis sebagai agenda bersama seluruh komponen bangsa.”
Atas dasar itu, Demokrat memberikan catatan kritis terhadap proyek IKN Nusantara. Seperti; soal waktu. “Kami memandang, tidak perlu terburu-buru,” kata Muslim. “Sempurnakan konsep dan persiapannya, mencakup seluruh aspek pemindahan IKN, termasuk perbaikan rencana induk yang menjadi acuan proyek prioritas nasional ini secara lebih serius,” ujar Muslim.
Catatan lain terkait kondisi lingkungan, yang mana dengan pemindahan ini, memiliki berkonsekuensi pada kemungkinan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang terus menerus. “Kondisi itu dikhawatirkan akan mempengaruhi fungsi ekologis jangka panjang.”
(bpc2)
