• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Rencana Menggali Kanal, RAPP Dinilai Langgar Komitmen

Tim Redaksi by Tim Redaksi
29 September 2015
Share on FacebookShare on Twitter

BERUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – PT Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL GROUP) merevisi Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan atau Sustainable Forest Manajement Policy (SFMP) 1.0 menjadi SFMP 2.0 pada 03 Juni 2015, namun pada implementasinya APRIL Group tidak mengutamakan perubahan yang signifikan dalam penyelesaian konflik dan komitmen untuk melindungi kawasan gambut.

Pengurus Pusat Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Syahrudin menjelaskan, seperti yang dipersentasikan Tim SFMP 2.0 APRIL Group pada pertemuan dengan NGO/LSM di Riau pada Selasa,15 September 2015 yang lalu. PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT.RAPP) anak perusahaan APRIL Group, masih akan menggali gambut sepanjang 376 Km untuk kanal/drainase di areal tanaman kehidupan dan akan membangun 200 Ha tanaman kehidupan (Blok Pulau Padang) di Desa Bagan Melibur dan Mayang Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yang hingga kini masih berkonflik dengan perusahaan tersebut.

Dia menyebutkan rencana PT. RAPP untuk menggali kanal dilahan gambut dinilai telah melanggar komitmen perusahaan bubur kertas yang sebelumnya didengungkan perusahaan itu sendiri. Di dalam SFMP 2.0 yang menyebutkan APRIL akan mengimplementasikan paktik-praktik terbaik dilahan gambut yang mendukung target pemerintah Indonesia.

“Berdasarkan analisa kami bencana kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA), serta krisis air yang terjadi di Riau, penyebap terbesar dari bencana tersebut antara lain karena adanya kanalisasi di kawasan gambut dan pembabatan hutan alam bergambut, yang menjadikan gambut kering dan mudah terbakar. Kondisi ini memiliki andil besar sebagai  pemicunya,” ungkapnya.

(baca: RAPP Diduga Lakukan Manipulasi)

Sementara itu, dia melanjutkan, untuk membangun tanaman kehidupan tidak harus mengunakan kanal, ini tidak hanya di Pulau Padang, tapi untuk seluruh areal konsesi APRIL Group. Masyarakat sudah membuktikan dari zaman dahulu bahwa tanpa mengunakan kanal tanaman mampu tumbuh baik dan tetap lestari dilahan gambut.

Berbeda halnya dengan teknologi ekohidro yang diterapkan perusahaan dan diklaim mampu mencegah kebakaran namun faktanya di 3 tahun terakhir konsesi PT. RAPP yang menerapkan teknologi tersebut malah ada Karhutlanya.

“Selain itu jika terus membangun kanal di Pulau Padang sama saja menciptakan bencana besar dimasa mendatang untuk pulau kecil yang hanya seluas 110.000 hektar itu,” tambah Syahrudin.

Di sisi lain, Sumarjan, seorang tokoh masyarakat di Desa Bagan Melibur menyampikan. Rencana PT. RAPP untuk membagun tanaman kehidupan di Desa Bagan Melibur dan Desa Mayang Sari itu tidak bisa diterima dan wajib dipertanyakan, Desa Bagan Melibur dan Mayang Sari itu masih satu kesatuan karena belum ada kesepakatan tapal batas desa pasca di mekarkan, artinya kedua desa tersebut masih berpedoman kepada peta administrasi desa tahun 2006 yang diterbitkan oleh Pemkab Bengkalis ketika itu. “Dan jika kita lihat lagi izin IUPHHK-HTI PT. RAPP no. 180/Menhut-II/2013 disitu jelas menyebutkan bahwa Desa Bagan Melibur di keluarkan dari areal kerja/konsesi PT.RAPP, jadi bisa kita bahasakan PT.RAPP sekarang beroprasi dikawasan haram/illegal,” sambungnya.

(baca: Kebakaran Lahan, Izin April Harus di Evaluasi April)

Selain itu, niat PT.RAPP yang akan membangun tanaman kehidupan di Desa Bagan Melibur serta Mayang Sari akan menimbulkan persoalan baru terkait tapal batas, dan bertentangan dengan keinginan pemerintah baik pusat maupun daerah, seharusnya PT. RAPP mendorong penyelesaian konflik yang ada terkait tapal batas konsesi dan tapal batas desa bukan malah ingin membangun tanaman kehidupan namun mengabaikan persoalan, tidak akan berarti banyak tanaman kehidupan jika konflik yang ada dibiarkan tanpa kejelasan.

PT. RAPP sudah seharusnya mengakomodir keinginan masyarakat dan pemerintah, seperti arahan dari Dirjen Kehutanan melalui surat No. 5.851/VI-BUHT/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penyelesaian Konflik Lahan antara PT.RAPP (Blok Pulau Padang) dan Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Kementrian Kehutanan dengan Nomor surat : 522.2/Dishutbun/IX/2014.311, yang menyampaikan bahwa SK.180/Menhut-II/2014 tidak sesuai dengan peta administrasi desa yang ditetapkan Bupati Bengkalis tahun 2006, sehingga diminta untuk dapat mengeluarkan wilayah desa Bagan Melibur (sisa luas 2.830,59 Ha) dan Desa Mengkirau (sisa luas 1.241,40 Ha), yang didalamnya juga mencakup Desa Mayang Sari. PT. RAPP pasti mengetahui tentang surat-surat tersebut karena surat tersebut juga di tembuskan ke PT. RAPP

Kata Sumarjan Selagi konflik ini belum terselesaikan secara baik dengan mengacu kepada keinginan masyarakat banyak dan arahan pemerintah baik pusat maupun daerah, maka tidak sepantasnya PT.RAPP seakan memaksakan tanaman kehidupan yang dianggap sebagai solusi penyelesaian kepada masyarakat, hal ini juga harus menjadi catatan bagi aparat desa terkait dan pemerintah ditingkatan kecamatan, semuanya harus berkontribusi untuk menyelesaikan, dan jangan sampai ada yang mengambil keputusan sepihak atau bak pepatah memancing di air keruh.

Dan yang terpenting dilakukan PT. RAPP di Desa Bagan Melibur itu adalah mengembalikan wilayah desa seluas 2.830,59 Ha yang sudah dirampas, serta menghijaukan kembali hutan alam yang sudah ditebang habis serta menutup kanal-kanal yang mereka buat, bukan alih-alih mau kasi tanaman kehidupan yang tidak jelas dasarnya tersebut. (Rilis/melba)

Share3Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Tim Redaksi

Tim Redaksi


Diterbitkan oleh PT Citra Media Bertuah. Kirim informasi di sekitar Anda ke 0852 7260 5868 - redaksi@bertuahpos.com

Berita Terkait

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka
Berita Pilihan

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka

...

Read moreDetails
DAIFEST 2026 Kembali Digelar, Daihatsu Siapkan 5 Rocky Hybrid dan 70 Hadiah

DAIFEST 2026 Kembali Digelar, Daihatsu Siapkan 5 Rocky Hybrid dan 70 Hadiah

5 Manfaat Kedondong, Buah Tropis yang Banyak Tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara

5 Manfaat Kedondong, Buah Tropis yang Banyak Tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara

Ini Spesifikasi dan Harga Redmi Note 11 Cocok untuk Main Game Berat

Ini Spesifikasi dan Harga Redmi Note 11 Cocok untuk Main Game Berat

Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP terkait Karhutla dan Kerusakan Kawasan Lindung

Izin Usaha Dicabut, Ini Respon RAPP

Jadwal Penukaran Tiket Konser BTS di Jakarta Desember 2026 dan Ketentuannya

Jadwal Penukaran Tiket Konser BTS di Jakarta Desember 2026 dan Ketentuannya

Next Post

Perusahan Diminta Tidak Lagi Bayar Gaji Karyawan dengan Dollar

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.