BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa hingga saat ini belum menerima pemberitahuan secara tertulis dari pihak Kementerian Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), soal adanya wacara pemangkasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau rasionalisasi PNS tamanan SMA, lewat pensiun dini.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidika dan Pelatian Daerah (BKP2D) Provinsi Riau Asrizal, saat ditemui di kantornya, Senin (14/03/2016).”Hingga saat ini Pemprov Riau belum menerima pernyataan tertulis dari BKN maupun Kementerian terkait,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau, melalui BKP2D menyikapi bahwa kabar ini harus disikapi secara bijak terlebih dahulu. Sebab hal tersebut menyangkut konsekuensi kepada PNS tamatan SMA tersebut. Dia menambahkan pada prinsipnya Pemerintah Pusat tentunya kebih berwenang soal kebijakan itu. “Namun apa latar belakang dilakukannya rasionalisasi PNS ini. Itu dulu menurut saya yang harus dicari jawabannya. Kalaupun Norma Standar Prosedur Kreteria sudah sesuai, kami siap lakukan itu,” sambungnya.
Sejauh ini pihak BKP2D masih menunggu Norma Standar Prosedur Kreteria itu selesai dulu. Termasuk PNS tamatan SMA yang dianggap tidak produktif, tetap mengacu pada Norma Standar Prosedur Kreteria untuk diambil kebijakan selanjutnya. “NSPK itu acuan kami. Jika tidak mengacu pada itu dikhawatirkan akan ada masalah kedepannya,” kata Asrizal.
Pemerintah Provinsi Riau, kata Asrizal akan segera lakukan koordinasi dengan pusat terkait masalah ini. Dia menyebutkan. PNS di minta untuk tidak khawatir dan cemas dengan adanya kabar tersebut. Apapalgi sampai harus menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.
 “Tetap bekerja seperti biasa. Bekerja dengan mengacu pada tufoksinya. Msalah ini perlu pertimbangan yang amat dalam,” tambahnya.
Penulis: Melba
© 2013-2022