Pemprov Riau Disebut Belum Serius Tangani Covid-19

Sabtu, 08 Mei 2021 14:15
Pemprov Riau Disebut Belum Serius Tangani Covid-19

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemprov Riau dinilai belum serius dalam upaya penanganan Covid-19. Hal ini terlihat dari kondisi anggaran yang tersedia, belum optimal untuk penanganan wabah ini.

“Dilihat fakta dan kondisi saat ini bahwa, alokasi anggaran yang tersedia sangat belum optimal untuk menekan penanganan dan pencegahan Covid-19 dan keberlanjutan pembangunan daerah” ujar Manajer Advokasi FITRA Riau Taufik, di Pekanbaru.

Advertisement

Angka kasus penyebaran Covid-19 di Riau sangat luar biasa. Puluhan ribu orang yang sudah pernah terpapar virus harusnya menjadi atensi bagi Pemprov Riau, bahwa penanganan wabah ini harus benar-benar diseriusi.

Kesibukan Pemprov Riau dengan himbauan dan meninjau juga bukan jalan efektif untuk menekan angka kasus, jika tidak diibangi dengan aksi nyata, seperti dukungan penganggaran dan pengaplikasiannya.

Baca: Ikuti Kegiatan Luar Lembaga, 28 Remaja Bawa Pulang Bantuan

BACA JUGA:  Satgas Covid-19 Riau Gunakan Narasi Human Interest, Berharap Milenial Tersentuh dan Patuhi Protkes

Taufik menyebut, sejauh ini Pemprov Riau telah dibuat lengah dengan program vaksinasi yang menelan anggaran pengadaan mencapai Rp5,4 miliar dan anggaran distribusinya yang jauh lebih besar mencapai Rp27,05 miliar.

Kondisi yang sama juga terlihat pada sektor pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat seperti jalan di Riau, sekitar 12,9% rusak dan  23,97% mengalami rusak berat. Anggaran yang disediakan untuk pembangunan jalan ini Rp433 miliar dan Rp40 miliar untuk jembatan.

Dalam analisis FITRA Riau, angka imbang dengan biaya perjalanan dinas dan biaya makan dan minum yang masing-masing mencapai Rp406 miliar dan Rp164,7 miliar. 

Hal yang sama juga terjadi pada sektor pendidikan di Riau, di mana dukungan pemerintah daerah masih terlalu minim. Pembangunan sekolah, pembuatan pagar, dan penambahan lokal — tingkat SD hingga SMA — hanya Rp29,6 miliar. Sedangkan faktanya hanya 12% dalam kondisi baik.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dana hibah pembangunan kepada instansi vertikal yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Misalnya, jelas Taufik, pembangunan gedung 3 instansi vertikal, Makorem 031 Wirabima yang mencapai Rp98,4 miliar, Gedung Polda Riau senilai Rp172 miliar atau gedung Kejati yang mencapai Rp90 miliar.

“Kami harap Pemprov Riau bijak. Ada prioritas dalam menempatkan anggaran terhadap sektor yang betul-betul dibutuhkan,” tuturnya. (bpc2)