BERTUAHPOS.COM – UN-REDD merupakan program kolaborasi antara Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).
Delegasi UN-REDD terdiri dari Annete Wallgren (UNEP), Kamran Hussain (UNEP), Bambang Arifatmi (UNEP), Marco Piazza (FAO), dan Dwi Farastika (FAO) pada hari Kamis (5/12) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau dan disambut langsung oleh PJ Sekreatris Daerah Taufiq Oesman Hamid diraung kerjanya, Kamis, 5 Desember 2024.
Pertemuan ini diawali dengan penyampaian oleh Delegasi UN-REDD terkait langkah maju program REDD+ Provinsi Riau yang telah dilaksanakan dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2022.
Annete Wallgren selaku Ketua Delagasi menyampaikan bahwa UN-REDD dan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah memulai tahapan readiness dalam rangka memperkuat arsitektur REDD+ Provinsi Riau. Sejauh ini sudah berproses dan baru terfokus pada sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Annete menilai, REDD+ tidak hanya berfokus di sektor lingkungan hidup dan kehutanan saja, melainkan perlu dukungan nyata dari sektor-sektor lainnya, yang tidak kalah pentingnya adalah sektor pangan, pertanian, perkebunan, kelautan, transportasi dan sektor landscape lainnya. Oleh karena program REDD+ ini menyentuh multi sektor, peranan dan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sangat diperlukan dalam mengarahkan keberlanjutan program-program ke depan.
Annete menambahkan, beberapa agenda dan target output telah direncanakan oleh UN-REDD ditahun 2025 mendatang, diantaranya kick off meeting including stakeholders dilevel Provinsi Riau dalam bulan January 2025, kemudian akan ditindaklanjut dengan project launching national level dalam bulan February 2025. Seterusnya akan dilanjutkan dengan penyiapan dokumen STRADA, FREL, BSM berstandar internasional.
Menanggapi Annete, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Riau Taufiq OH meyampaikan apresiasi atas kerja-kerja REDD+ yang selama ini telah berjalan di Provinsi Riau, dan itu tidak terlepas dari dukungan UN-REDD.
Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen penuh dan akan terus bekerja keras untuk mewujudkan semua peluang pendanaan REDD+. Dirinya menyadari bahwa pekerjaan REDD+ memerlukan kolaborasi multi sektor khususnya yang berkaitan dengan sektor landscape.
Dalam kesempatan itu Taufiq juga menyampaikan, beberapa waktu terakhir ini Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda dan Dinas LHK intens melakukan rapat-rapat dalam rangka memperkuat dan mempercepat arsitektur REDD+ Provinsi Riau.
“Dengan tersedianya arsitektur tersebut, semua kinerja Pemerintah Daerah dalam menekan emisi GRK dapat dinilai dan dikembalikan dalam bentuk pendanaan dan program ke daerah,”ujarnya.
Taufiq juga menegaskan bahwa berdasarkan perhutungan kinerja Pemerintah Provinsi Riau dalam menurunkan emisi GRF untuk periode tahun 2014-2016, Pemerintah Provinsi Riau akan menerima dana REDD+ Result Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) Output senilai USD 2,065,102 Juta dan saat ini telah memasuki penyiapan proposal kegiatan di BPDLH.
Taufiq berharap, melalui arsitektur REDD+ Provinsi Riau yang akan didukung oleh UN-REDD, kinerja Pemerintah Provinsi Riau dalam menekan emisi GRK dapat dinilai lebih baik dan akan dikembalikan ke Provinsi Riau dalam bentuk pendanaan yang lebih maksimal.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Elly Wardani, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwamen, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfataan Hutan Dinas LHK Dr.Matnuril, serta Danang Kabul selaku Tim UNEP di Provinsi Riau.***(Adv)
