• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

3 Opsi Diajukan Kemenag RI ke Pemerintah Saudi untuk Solusi Rekam Biometrik

Tim Redaksi by Tim Redaksi
10 Januari 2019
Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Kementerian Agama (Kemenag) RI sejauh ini tidak bisa berbuat banyak terkait kebijakan pemerintah Saudi yang memberlakukan rekam biometrik untuk jemaah melangsungkan ibadah umrah ke tanah suci Mekah. Meskipun lontaran nada protes sudah mencuat dari berbagai pihak.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kemenag RI, Prof. Dr. Nizar, M.Ag mengatakan pihaknya sudah ajukan 3 poin sebagai solusi sementara untuk mengatasi masalah ini. Dan ketiga poin itu diklaim Nizar sudah diajukan ke Pemerintah Saudi. 

“Ini baru opsi dari kami sebagai bentuk keberatan atas kebijakan itu,” katanya, saat meninjau asrama embarkasi haji antara di Riau beberapa waktu lalu.

Ketiga poin itu, pertama, Pemerintah Saudi harus memperbanyak kantor VTS Tasheel di seluruh kabupaten di Indonesia untuk memangkas waktu yang terlalu jauh untuk rekam biometrik ke provinsi. Kedua, gunakan data biometrik yang sudah dilakukan pada saat perekam paspor di Kantor Imigrasi, sebab biometrik itu juga merekam retina mata dan sidik jari, dan itu juga sudah dilakukan pada saat pengurusan paspor. 

Baca: Jemaah Mengeluh, Untuk Rekam Biometrik Visa Umroh Harus Rogoh Kocek Berjuta-juta

Ketiga, kembalikan seperti sistem sebelumnya, yakni biometrik bukan sebagai syarat visa dan dilakukan di bandara pada saat jemaah sampai ke Saudi. Nizar berkata, sejauh ini belum ada respon apapun dari Pemerintah Saudi terhadap opsi yang sudah diajukan. Padahal surat resmi mengenai pengajuan 3 poin ini sudah dikirim ke Pemerintah Saudi. “Poin 3 sebenarnya yang kami minta,” sambungnya.

Memang untuk meluruskan masalah ini, menurut Nizar, harus dibedakan kewenangan atas kebijakan ini diterbitkan. Rekam biometrik kepada jemaah umrah, merupakan kebijakan dari Pemerintah Saudi dan bersifat umum. 

Tidak hanya bagi Indonesia, seluruh orang asing dari berbagai negara di dunia wajib melakukan rekam biometrik jika ingin masuk ke Arab Saudi. Namun titik persoalannya, biometrik sebagai syarat masuk atau sebagai syarat pengurusan visa.

Sejak 2 bulan lalu, kata Nizar, Pemerintah Saudi sudah menetapkan syarat bahwa biometrik sebagai syarat pembuatan visa. Sehingga visa tidak akan jadi kalau rekam biometrik tidak dilakukan. Padahal sebelumnya, visa dikeluarkan terlebih dahulu baru dilakukan rekam biometrik.

Terhadap apa yang telah dialami oleh pengusaha perjalan umrah, karena harus menanggung kerugian hingga pulugan miliar, Nizar membantah kalau pemerintah hanya duduk manis berdiam diri. 

Opsi keberatan kepada Pemerintah Saudi sebelumnya sudah dilayangkan Pemerintah Indonesi kepada Kementerian Luar Negeri Arab Sudi, bahwa kebijakan ini tidak mungkin diterapkan pada teritorial Indonesia dengan 17 ribu lebih pulau-pulau. 

Apalagi jika menimbang perjalanan yang dilakukan masyarakat dari desa, menuju provinsi membutuhkan waktu sampai berhari-hari. Belum lagi biaya, tenaga dan psikologis masyarakat. “Bahkan ada yang harus menempuh perjalan 9 jam hanya untuk rekam biometrik,” kata Nizar. (bpc3)

Share3Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Tim Redaksi

Tim Redaksi


Diterbitkan oleh PT Citra Media Bertuah. Kirim informasi di sekitar Anda ke 0852 7260 5868 - redaksi@bertuahpos.com

Berita Terkait

Tidak Ada PHK, Satgas PKH Sebut Pencabutan Izin PBPH PT RAPP Tidak Hentikan Operasional Perusahaan
Hukum Kriminal

Tidak Ada PHK, Satgas PKH Sebut Pencabutan Izin PBPH PT RAPP Tidak Hentikan Operasional Perusahaan

...

Read moreDetails
Bukan Hanya RAPP, Ini Daftar Perusahaan Besar di Riau yang Terindikasi Karhutla 2026

Bukan Hanya RAPP, Ini Daftar Perusahaan Besar di Riau yang Terindikasi Karhutla 2026

4 Rekomendasi Moisturizer untuk Kulit Berminyak dan Bebas Kusam

4 Rekomendasi Moisturizer untuk Kulit Berminyak dan Bebas Kusam

Izin RAPP Dicabut, Penggiat Lingkungan Desak Pemulihan Ekologis dan Hak Rakyat

Izin RAPP Dicabut, Penggiat Lingkungan Desak Pemulihan Ekologis dan Hak Rakyat

KemenPU dan Pemprov Banten Sepakat Pelebaran Jalan Nasional Serang Pandeglang 3,5 Km Anggaran Capai Rp200 Miliar

KemenPU dan Pemprov Banten Sepakat Pelebaran Jalan Nasional Serang Pandeglang 3,5 Km Anggaran Capai Rp200 Miliar

Spesifikasi Lengkap OPPO A16, HP Android dengan Baterai Besar dan Fitur Canggih

Spesifikasi Lengkap OPPO A16, HP Android dengan Baterai Besar dan Fitur Canggih

Next Post

Bulan Ini Utang DBH Pemprov Rp337 Miliar

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.