‘Tenggelam’ oleh COVID, Anggaran Karhutla Harus Jadi Fokus Sorotan

Selasa, 07 Juli 2020 14:38
‘Tenggelam’ oleh COVID, Anggaran Karhutla Harus Jadi Fokus Sorotan
Foto: Antara / Ahmad RP

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Di pertengahan 2020, ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla Riau) mengancam daerah ini. Hal ini tentu saja sebuah pekerjaan rumah yang juga tidak kalah prioritas selain COVID-19 yang lebih diri merundung Riau sejak awal tahun lalu.

Memang sudah seharusnya COVID-19 tidak ‘dikambingtamkan’, kerena masalah corona dan Karhutla sama-sama mengancam kesehatan masyarakat.

Advertisement

“Oleh karena itu soal anggaran Kerhutla juga harus jadi fokus sorotan bersama,” kata Deputi Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Termizi.

Menurutnya, upaya penanggulangan Karhutla harus ditingkatkan oleh Pemda Riau, apalagi ditengah pandemi ini karhutla masih terjadi dibeberpa daerah, salah satunya uapaya yang harus dilakukan Pemda adalah penyediaan anggaran yang memadai untuk penangan karhutla.

Baca: Innalilahi Wainnailaihiraji’un, Anggota DPRD Riau Noviwaldy Jusman Meninggal Dunia

“Melalui APBD 2020 sebelum dilakukan pergesaran anggaran untuk penanganan covid, alokasi anggaran karhutla mencapai Rp22,7 milyar yang terdapat pada dua dinas utama yaitu Dinas LHK dan BPBD,” ungkapnya, Selasa, 07 Juli 2020.

Dia menambahkan, begitu terjadinya pandemi, pemerintah daerah harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran terhadap beberapa kegiatan.

“Termasuk untuk penanggulangan karhutla, seperti kegiatan pengembangan sarana prasarana pengendalian karhutla di realokasi sebesar Rp9,09 milyar untuk COVID,” tambahnya.

Selanjutnya, melalui keputusan bersama menteri keuangan dan mendagri, mengharuskan daerah melakukan realokasi belanja barang jasa dan belanja modal sebesar 50% dari rencana sebelumnya.

Kondisi Anggaran

Data yang dibeberkan Fitra, pada dinas LHK terjadi rasionalisasi belanja barangjasa mencapai 29% dan belanja modal 65%, sedangkan pada BPBD rasionalisasi belanja barangjasa 6% dan belanja modal 36%, dengan terjadinya rasionalisasi anggaran ini juga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk penanganan karhutla.

“Fitra Riau menilai, bahwa komitmen anggaran untuk penanganan karhutla di Riau harus ditingkatkan dari tahun sebelumnya, apalagi saat ini riau sudah masuk musim kemarau, tentu bencana kabut asap dapat dicegah secara cepat, bukan tidak mungkin jika pemda lengah dalam penanganan karhutla akan berdampak buruk seperti kejadian karhutla pada tahun sebelumnya,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edwar sanget enggan berkomentar soal anggaran Karhutla saat ditanyakan usai Rapat Koordinasi penanganan Karhutla pada Senin, 07 Juli 2020 di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. “Nggak ke saya kalau soal itu,” jelasnya. (bpc2)