BERTUAHPOS.COM — Pemprov Riau mengklaim akan melakukan pemangkasan sejumlah kegiatan di APBD Riau 2025, dalam upaya untuk menutupi defisit dan esifiansi anggaran tahun berjalan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menjelaskan bahwa efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan strategi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan di tengah keterbatasan fiskal.
Seperti memankas anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Termasuk anggaran makan dan minum, sewa gedung, FGD, termasuk alat tulis kantor atau ATK. “Terkait efisiensi anggaran, ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) dan arahan Kementerian Keuangan,” katanya di Pekanbaru, Jumat, 14 Maret 2025.
Langkah efisiensi memang harus diambil. Kebijakan ini diberlakukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk penyesuaian terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dalam surat edaran yang diterbitkan, Pemprov Riau menginstruksikan seluruh OPD untuk menyesuaikan belanja mereka. Beberapa langkah efisiensi yang diberlakukan meliputi, pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50%, pemotongan anggaran seminar dan FGD hingga 80% dan pengurangan anggaran sewa gedung dan bangunan sebesar 75%.
Taufiq menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan terfokus pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Bukan hanya sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat. Kami ingin membangun budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Gubernur Riau Abdul Wahid sebelumnya telah mengingatkan seluruh OPD untuk melakukan penghematan guna menutupi tunda bayar, tunda salur, dan utang daerah.
“Setelah dikaji, meskipun anggaran OPD di nol kan dalam kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk membiayai tunda bayar dan utang daerah. Ini tantangan berat, dan Pak Taufiq serta tim harus bekerja maksimal untuk mencari solusi,” tegas Gubernur.
Pemprov Riau berharap kebijakan efisiensi ini dapat meningkatkan efektivitas birokrasi serta menjaga stabilitas keuangan daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal di tengah berbagai tantangan fiskal.***
