BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Kader Demokrat yang juga Wakil Sekjen Demokrat, Jansen Sitindaon mengingatkan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa pemerintah telah mensahkan AD/ART Demokrat pada tahun 2020.
Karena itu, sebagai kader Demokrat, Jansen mengatakan dirinya ingin mengingatkan Mahfud MD, yang di salah satu stasiun televisi nasional mengatakan AD/ART Demokrat yang ada di pemerintah adalah AD/ART tahun 2005.
Sebagai bukti, melalui akun twitternya, Jansen juga menyertakan bukti surat keputusan Menkumham tentang pengesahan AD/ART Demokrat 2020, yang ditandatangani Menkumham Yasonna H Laoly.
“Nuwunsewu. Tadi saya mendengar wawancara Prof @mohmahfudmd di @Metro_TV mengatakan “yg ada dipemerintah skrg AD/ART @PDemokrat 2005”. Salah dan tidak tepat pernyataan jenengan ini Prof. Sbg bukti berikut saya lampirkan Surat Keputusan @Kemenkumham_RI soal pengesahan AD/ART 2020,” tulis Jansen di akun twitternya, @jansen_jsp, Sabtu 6 Maret 2021 malam.
Rupanya, Mahfud MD di salah satu stasiun televisi nasional memang sempat mengatakan bahwa AD/ART Demokrat yang ada di pemerintah adalah AD/ART tahun 2005.
Hal tersebut tentu saja diprotes Demokrat, karena akan menguntungkan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Sementara, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dalam AD/ART Demokrat 2020, ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan KLB di Demokrat.
Pertama, KLB tersebut mendapatkan dukungan dan persetujuan serta dihadiri minimal 2/3 DPD yang ada. Kedua, KLB mendapatkan dukungan persetujuan dan dihadiri minimal setengah dari DPC. Ketiga, KLB mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai.
“Dan tidak satupun ketua DPD atau DPC yang hadir. Mereka ada di daerah masing-masing, solid mendukung kepemimpinan Demokrat hasil Munas V tahun lalu,” kata AHY.
Karena itu, AHY kemudian meminta Presiden Jokowi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkan dan memberikan legitimasi kepada Moeldoko.
“Kami meminta Presiden Jokowi untuk tidak mengesahkan dan memberi legitimasi kepada KSP Moeldoko,” kata AHY.
AHY kemudian menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Demokrat, meskipun ada ketua umum versi KLB, yaitu Moeldoko. AHY menegaskan bahwa hanya ada satu kepimimpinan Demokrat, dengan dirinya sebagai ketua umum.
“Tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah,” tegasnya. (bpc4)
