Ini Langkah HRS Setelah FPI Dibubarkan

Kamis, 31 Desember 2020 08:01
Ini Langkah HRS Setelah FPI Dibubarkan

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Habib Rizieq Shihab melalui tim kuasa hukum FPI Sugito Atmo akan mengambil tindakan hukum lain setelah pemerintah memutuskan membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Dia mengatakan HRS sudah mengetahui mengenai keputusan pemerintah yang melarang organisasi yang dipimpinya itu.

Advertisement

Menurutnya, HRS tidak mempersoalkan dengan keputusan pemerintah itu. Hanya saja, kata Sugito, pihaknya akan melakukan gugatan ke PTUN. 

“Enggak ada masalah. Nanti kita proses hukum. Kita ke PTUN,” imbuhnya.

Baca: Kongres Kedua AMSI: Brand yang Sehat Harus Tampil di Konten yang Sehat

Seperti diketahui, Menkopolhukam, Mahfud Md mengumumkan soal status FPI sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) sejak tanggal 21 Juni 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Mahfud menyebut, akan tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum.

Dicontohkan Mahfud, FPI kerap melakukan tindak kekerasan seperti sweeping atau razia secara sepihak, melakukan provokasi dan sebagainya.

Namun, kata dia, berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU-11-2013 tanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Menurutnya, FPI kini tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

“Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing. Kepada aparat aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak, karena legal standing tidak ada terhitung hari ini,” kata Mahfud Md di Jakarta, Rabu 30 Desember 2020.

Dikatakan Mahfud, pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (bpc2)

Berita Terkini

Kamis, 21 Januari 2021 17:32

2 UU yang Paling Banyak Digugat ke MK

#uu #UUCiptaker #UUCorona #MK

Kamis, 21 Januari 2021 16:30

Fahri Hamzah Sebut 400 Ribu Warga AS Korban Covid-19 Dampak Terbelahnya Sosial dan Politik

#FahriHamzah #joebiden #corona

Kamis, 21 Januari 2021 15:32

Covid-19 Buat Negara Rugi Hingga Rp1.000 Triliun 

#covid-19 #pandemi #nasional #finance

Kamis, 21 Januari 2021 14:31

Jokowi Beri Sinyal Vaksin Mandiri Masyarakat

#kesehatan #VaksinMandiri #Jokowi

Kamis, 21 Januari 2021 12:30

Biden Ogah Ikut Campur Soal Pemakzulan Trump

#JoeBiden #DonaldTrump #pemakzulan

Kamis, 21 Januari 2021 11:50

Berkenalan dengan LQ45 Sebelum Turun Investasi ke Saham

#LQ45 #saham #investasi

Kamis, 21 Januari 2021 11:31

Penertiban Lahan Sawit Ilegal Berjalan Lambat, Visi Riau Hijau Syamsuar Dipertanyakan

#Sawit #LahanSawitIlegal #walhi