Soal Amdal PT RAPP, Jikalahari Nilai Kadis LHK Riau Langgar UU 32 Tahun 2009

Jumat, 30 Oktober 2020 11:32
Soal Amdal PT RAPP, Jikalahari Nilai Kadis LHK Riau Langgar UU 32 Tahun 2009

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Made Ali SH, menilai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Mamun Murod telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal ini karena Kadis LHK Riau dinilai tidak menyebarluaskan informasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT RAPP. Dikatakan Made Ali, studi Amdal pengembangan areal eksisting PT RAPP seluas 2.232 hektare tidak diumumkan secara terbuka ke masyarakat melalui website resmi pemerintah.

Advertisement

“Kami Jikalahari, baru mengetahui ada studi Amdal PT RAPP tersebut ketika berkunjung ke Kantor DLHK Riau di Pekanbaru dan menemukan banner pengumuman tersebut. Ini bentuk pelanggaran Pasal 26 UU 32/2009,” tegas Made Ali, Kamis 29 Oktober 2020.

Dijelaskannya, dalam Pasal 26 ayat 1 disebutkan, dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Kemudian pada ayat 2 disebutkan, Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 

Baca: Sembunyikan 30 Perusahaan HTI-nya, APRIL Dituding Tidak Transparan

Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Dan pada ayat (4) disebutkan, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

“Jadi, yang paling perlu diajak diskusi adalah warga yang terdampak di kampung- kampung. Bila mereka tak tahu otomatis Amdal PT tidak berlaku,” ujar Made Ali.

Lebih lanjut disebutkan Made Ali, tindakan Kadis LHK menutupi informasi Amdal PT RAPP bertentangan dengan semangat Gubernur Riau berupa reformasi birokrasi, dimana bawahannya mesti terbuka kepada publik.

Sementara Kadis LHK Riau, Mamun Murod, yang dikonfirmasi terpisah, Jumat 30 Oktober 2020, tidak bersedia menanggapi tudingan Jikalahari tersebut. “Saya lebih suka diskusi mencari solusi, Amdal sedang dinilai tim, jadi sebaiknya kalau masukan silahkan dibahas di tim,” ujarnya.

Ketika disebutkan bagaimana masyarakat akan berdiskusi dan memberi masukan, jika Amdal tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat, Mamud Murod tidak bersedia menjawab. (bpc17)

 

Berita Terkini

Senin, 30 November 2020 08:01

Upaya Pembunuhan Bung Karno Saat Shalat Id

#BUNGKARNO

Minggu, 29 November 2020 17:32

Timnas U-16 akan Kembali TC di Sleman Desember Nanti

#TIMNAS

Minggu, 29 November 2020 15:12

Hikmah Kekalahan Perang Uhud

#UHUD

Minggu, 29 November 2020 14:01

Masharo Aoki, Pimpinan Pejuang Indonesia Orang Jepang

#PEJUANG

Minggu, 29 November 2020 12:31

Candi Muara Takus Bukti Lemahnya Kepurbakaan Lokal di Riau

#candi #muaratakus #purbakala #situssejarah #sejarahriau

Minggu, 29 November 2020 11:32

Inilah Sempolet, Makanan Khas Melayu Riau

#sempolet #makanankhas #khasmelayu #khasriau

Minggu, 29 November 2020 10:30

Awas! Bank Perlu Waspadai Serangan Cyber di Tengah Pandemi

#berbankan #cybercrime #keuangan