BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Pemerintah pusat merencanakan penerbangan skala internasional dibuka kembali setelah sebelumnya ditutup akibat COVID-19.
“Meski ini baru sebatas rencana, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau dengan banyak pihak sudah menanggapinya dengan serius. Riau tak ingin apa yang sudah dicapai — dalam penanganan kasus positif COVID-19 — kembali berantakan kedepannya,” kata Jubir Percepatan Penanganan COVID-19 Riau dr Indra Yovi.
“Sejak awal saya sudah mengingatkan, bahwa angka-angka — dalam kasus penanganan COVID-19 di Riau — yang sudah dicapai bukan disikapi dengan euforia berlebihan. Tapi harus disikapi dengan hati-hati,” jelasnya.
Informasi yang juga sampai ke Gugus Tugas, kata Indra Yovi, beberapa orang yang tinggal di provinsi yang bertetangga dengan Riau, memanggap bahwa Riau lebih aman — dari penyebarannya COVID-19 — dari daerah mereka tinggal. Oleh sebab itulah, ada potensi penambahan jumlah orang masuk ke Riau, apalagi dengan pelonggaran akses masih di lintas batas antar provinsi.
“Karena kondisinya lebih baik. Hal ini membuat kami khawatir kita menjadi lengah. Walaupun operasi sudah selesai harusnya pintu masuk tetap dijaga dengan ketat di posko perbatasan dan diperhatikan orang keluar masuk, sesuai syarat berlaku,” ungkapnya.
Sementara terhadap rencana dibukanya akses internasional seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, dia menjelaskan, kemungkinan dalam jangka beberapa waktu kedepan angka kasus COVID-19 di Indonesia meningkat tajam bahkan bisa tertinggi se-Asia Tenggara. Dimana angka tersebut saat ini masih dipegang oleh Singapura dengan jumlah sekitar 40 ribu kasus.
“Ketika akses penerbangan internasional dibuka seharusnya yang takut itu orang-orang yang berada di sekitar negara kita. Harusnya mereka yang takut. kalau ada warga Indonesia yang ke sana. Kalau mereka ke sini, wajib membawa hasil tes PCR. Seandainya lolos. Orang itu wajib di isolasi di lakukan swab dan dibayar sendiri,” jelasnya.
dr Indra Yovi menjelaskan rencana kebijakan pemerintah untuk membuka akses masuk secara internasional, secara teknisnya belum resmi. Riau dalam hal ini hanya mempersiapkan diri jika sewaktu kebijakan tersebut benar diberlakukan. (bpc3)
