BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai, kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam mengola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD- Perubahan 2014), tidak rasionalisasi.
Pasalnya, banyak anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan visi misi Gubernur Riau Annas Maamun. Yakni untuk lebih mengarah pada kesajahtraan masyarakat Riau.
Seperti yang dikatakan Ketua Bidang Penelitian Fitra Riau, Trionohadi kepada bertuahpos.com, Sabtu (23/8/2014), di satu sisi kebijakan rasionalisasi APBD perubahan 2014 ini ada yang patut diapresiasi. Misalnya pengurangan dan bahkan penghapusan item kegiatan dan anggaran dalam bentuk pelatihan-pelatihan.
Namun, di sisi lain Fitra masih melihat banyak juga item anggaran yang justru memboroskan APBD. Lihat saja pengadaan mobil-mobil dinas yang seharusnya bisa dalam bentuk sewa. “Yang pasti biayanya lebih murah. Pemerintah justru mengusulkan dalam bentuk pembelian dengan anggaran yang besar sekarang,” ujarnya.
Bahkan lanjut Triono, ada anggaran yang seharusnya penting dan bermanfaat bagi orang msikin seperti bantuan sekolah untuk siswa miskin yang tidak tercover dalam BOS. Namun malah dihapuskan.
Sperti dikutip dari twiter Fitra Riau (@Fitrariau), ada beberapa anggaran yang termasuk dalam pemborosan. Seperti Anggaran mobil dinas DPRD Riau terpilih periode 2014-2019 dianggarakan sebesar Rp.70 M pada APBDP 2014.
Selain itu, pada APBD Perubahan 2014 Riau, dianggaran untuk pembuatan kubah dan pembenahan kantor gubernur sbsar Rp. 9 M. Pada APBD Perubahan Prov.Riau 2014 Pendapatan Rp.7,4 T, belanja 8,8 T, dan terjadi Defisit Rp. 1,4 T.
Dalam waktu dekat ini, Fitra Riau akan menyampaikan hal itu kepada Gubernur Riau Annas Maamun agar kembali melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang menyebabkan pemborosan anggaran.
“Kita akan upaya untuk menyampaikan hal itu dalam dekat akan disampaikan penyampaian hasil evaluasi, bisa dalam bentuk budget briefing saja,” tutupnya. (syawal)
Â
